Lumajang, Jatimmandiri.id – Anjloknya harga pisang agung dan pisang mas kirana menjadi tantangan bagi petani sekaligus pekerjaan rumah bagi Pemerintah Kabupaten Lumajang. Di tengah tekanan pasar, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) setempat menyiapkan langkah untuk menjaga kelestarian varietas unggulan daerah, membenahi pola produksi, serta mengembangkan industri olahan agar komoditas lokal memiliki nilai ekonomi lebih tinggi.
Salah satu langkah yang ditempuh adalah memperkuat pembibitan melalui Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perbenihan Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Lumajang. Fasilitas tersebut memiliki peran strategis dalam menjaga plasma nutfah atau sumber daya genetik tanaman khas daerah.
Kepala Bidang Hortikultura DKPP Kabupaten Lumajang, Hendra Swandaru, S.TP., menjelaskan, UPT Perbenihan telah mengantongi sertifikasi kompetensi. Karena itu, seluruh proses pembibitan harus mengikuti standar operasional dan ketentuan peraturan perbenihan.
Sejumlah tanaman yang plasma nutfahnya telah dilepas pemerintah melalui Kementerian Pertanian meliputi pisang mas kirana, pisang kapok kresik, durian kembang, dan pisang agung. Sementara itu, keberadaan nangka kunir masih perlu ditelusuri lantaran pohon induknya dilaporkan sudah tidak ditemukan.
“Tujuan adanya UPT Perbenihan salah satunya untuk mengamankan plasma nutfah indukan yang menjadi tanaman endemik Lumajang dan sudah teregistrasi serta dilepas oleh Kementerian Pertanian,” jelas Indra.
Bibit yang diproduksi wajib memenuhi standar mutu, mencakup kesehatan tanaman, bebas hama dan penyakit, daya tumbuh, serta kondisi fisik. Bibit yang disalurkan melalui program pemerintah juga harus dilengkapi label sebagai jaminan kualitas.
Masyarakat yang membeli bibit melalui UPT Perbenihan dikenakan biaya sesuai Peraturan Bupati tentang Pendapatan Asli Daerah (PAD), mengingat pembibitan membutuhkan pembiayaan cukup besar.
Produksi dan Pasar Perlu Diseimbangkan
Di sektor pemasaran, penurunan harga menjadi persoalan serius. Pisang agung yang sebelumnya dapat mencapai lebih dari Rp100.000 per sisir kini berada di kisaran Rp40.000 hingga Rp50.000.
Indra menilai, peningkatan produksi saja tidak cukup untuk mengatasi persoalan tersebut. Pemerintah perlu mengendalikan keseimbangan pasokan dan permintaan agar panen petani tidak menumpuk pada periode bersamaan.
“Suplai dan permintaan harus ditata melalui pemerintah. Kita tidak bisa bergerak sendiri. Harus ada keterlibatan Dinas Perdagangan dan seluruh pemangku kepentingan,” ujarnya.
Menurut dia, pola budidaya yang masih berjalan secara mandiri dan belum terkoordinasi menjadi salah satu hal yang perlu dibenahi. Kelompok tani dapat mengambil peran dalam mengatur jadwal tanam, pola produksi, pembiayaan, hingga pengendalian hama dan penyakit.
Koordinasi tersebut diharapkan mampu mencegah panen serentak yang berpotensi menyebabkan kelebihan pasokan dan menekan harga jual di tingkat petani.
Produk Olahan Perlu Dikembangkan
Selain pengaturan produksi, DKPP mendorong petani mengembangkan hilirisasi. Hasil panen tidak semestinya hanya dipasarkan sebagai buah segar, tetapi juga diolah menjadi produk bernilai tambah, seperti keripik pisang dan berbagai produk turunan lainnya.
“Jangan hanya menjual buahnya. Kita harus mengembangkan produk olahan. Dengan begitu, nilai tambahnya bisa meningkat dan petani tidak hanya bergantung pada harga buah segar,” kata Indra.
Pengembangan strategi tersebut membutuhkan kerja sama DKPP, Dinas Perdagangan, Bappeda, kelompok tani, peneliti, serta pemangku kepentingan lainnya.
Sinergi sektor budidaya, pengolahan, dan pemasaran menjadi kunci meningkatkan daya saing komoditas unggulan Lumajang. Dengan pembibitan berkualitas, perlindungan plasma nutfah, pengaturan produksi, dan penguatan industri olahan, pemerintah berharap kelestarian tanaman lokal tetap terjaga sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani












