Jakarta, Jatimmandiri.id – Pemerintah berencana mengembalikan hasil penghematan belanja negara kepada masyarakat melalui tambahan anggaran untuk pemerintah daerah. Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan potensi efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mencapai Rp400 triliun yang akan diarahkan untuk memperkuat pembangunan dan kebutuhan masyarakat di daerah.
Sebagai bagian dari kebijakan tersebut, setiap provinsi direncanakan memperoleh tambahan anggaran Rp100 miliar, sedangkan setiap kabupaten minimal Rp20 miliar. Prabowo mengatakan pemerintah akan segera mengumpulkan seluruh gubernur dan bupati untuk membahas penyaluran serta pemanfaatan dana tersebut.
“Dan saya buktikan sebentar lagi akan saya kumpulkan semua gubernur dan semua bupati, dalam waktu dekat saya akan tambah biaya. Tapi biayanya harus diarahkan. Dalam waktu dekat setiap provinsi dapat tambahan Rp100 miliar tambahan, untuk ibu kota provinsi. Untuk tiap kabupaten minimal Rp20 miliar,” ujar Prabowo Subianto dikutip dari akun Youtube Sekretariat Presiden, Senin (16/11).
Menurut Presiden, kebijakan ini berangkat dari evaluasi pemerintah terhadap pola belanja APBN dan APBD yang dinilai masih menyimpan potensi pemborosan. Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah tingginya belanja barang dan jasa serta ketidakseragaman harga pengadaan di berbagai daerah.
Pemerintah memperkirakan total belanja barang dan jasa secara nasional mencapai sekitar Rp1.200 triliun. Dari jumlah tersebut, sekitar 30 persen diduga terbuang akibat praktik penggelembungan harga atau mark-up yang berpotensi mengarah pada korupsi.
“Belanja barang dan jasa dari APBN kita sekitar Rp1.200 triliun, dari Rp1.200 triliun diperkirakan 30% hangus karena mark up, penggelembungan alias korupsi. Jadi, kalau kita bisa atur ini berarti kita bisa hemat Rp400 triliun,” tegas Presiden.
Penataan ulang belanja pemerintah dan pengawasan pengadaan barang serta jasa di tingkat pusat maupun daerah diharapkan dapat menyelamatkan anggaran negara dalam jumlah besar.
Prabowo menegaskan hasil penghematan tersebut akan dikembalikan untuk kepentingan masyarakat. Dana tambahan itu diharapkan mendukung berbagai kebutuhan prioritas daerah, termasuk pembangunan infrastruktur dan penguatan mitigasi bencana.
Perhatian terhadap mitigasi bencana dinilai penting mengingat Indonesia berada di kawasan Cincin Api Pasifik (Ring of Fire) yang memiliki tingkat kerawanan gempa bumi dan aktivitas vulkanik tinggi.
Pemerintah juga mengharapkan gubernur dan bupati mengelola tambahan anggaran secara transparan, tepat sasaran, dan akuntabel. Penggunaan dana yang terarah diharapkan mampu mempercepat pembangunan sekaligus menggerakkan perekonomian daerah.
“Jadi penghematan ini semua habis itu kita serahkan ke daerah, serahkan ke rakyat,” pungkas Prabowo.(ist/ayn)












