Surabaya, jatimmandiri.id – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menertibkan aktivitas usaha pemilahan sampah di kawasan Keputih Tegal Selatan, Kelurahan Keputih, Kecamatan Sukolilo, Kamis (12/11/2026).
Penindakan tersebut dilakukan setelah muncul aduan warga terkait bau tidak sedap akibat penumpukan sampah basah dan residu hasil pemilahan.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Surabaya, M. Fikser, mengatakan penertiban merupakan tindak lanjut dari laporan masyarakat yang merasa terganggu dengan dampak lingkungan akibat aktivitas pengelolaan sampah di kawasan tersebut.
Petugas yang melakukan pemeriksaan menemukan sejumlah tempat usaha menjalankan aktivitas pengelolaan sampah tanpa memenuhi standar lingkungan. Sebagian besar juga belum mengantongi perizinan yang dipersyaratkan.
“Ini kan pertama ada pengaduan dari warga terkait dengan dampak lingkungan yang ditimbulkan dari aktivitas pengelolaan sampah yang ada di kawasan Keputih Tegal Selatan, di sisi Taman PUPR,” kata Fikser, Sabtu (14/11/2026).
Ia menjelaskan, salah satu persoalan utama adalah penanganan residu atau sisa pemilahan sampah. Material yang seharusnya dibawa ke tempat pemrosesan akhir (TPA) justru ditinggalkan di lokasi usaha sehingga menimbulkan bau menyengat dan mengganggu kenyamanan warga.
“Residu atau hasil sampah yang harusnya dibuang ke TPA itu ditinggalin, bau. Sehingga kemudian setelah kita melakukan pengecekan dan melakukan verifikasi kembali di lapangan, rata-rata memang tidak punya izin,” ungkapnya.
Berdasarkan pendataan DLH, terdapat sekitar 38 persil atau bidang lahan di kawasan tersebut. Dari jumlah itu, sebanyak 26 persil diketahui digunakan untuk aktivitas pengelolaan sampah.
Sebelum melakukan penertiban, Pemkot Surabaya telah menempuh pendekatan persuasif melalui dialog dan mediasi dengan para pelaku usaha. Namun, langkah tersebut tidak mengubah keputusan pemerintah untuk tetap melakukan penindakan karena aktivitas yang berlangsung dinilai melanggar ketentuan.
Fikser menegaskan, penertiban mengacu pada Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah.
“Ada mediasi ulang, tetapi kami sampaikan bahwa kita tetap melakukan penertiban karena melanggar Perda Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah,” tegasnya.
Setelah penertiban, DLH bersama Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) akan melanjutkan pengawasan untuk mencegah aktivitas serupa kembali berlangsung tanpa memenuhi ketentuan.
Pemkot juga berencana mengundang paguyuban pelaku usaha di kawasan tersebut untuk membicarakan mekanisme agar kegiatan pengelolaan sampah dapat kembali berjalan secara legal dan tidak menimbulkan pencemaran lingkungan.
Menurut Fikser, para pelaku usaha harus melengkapi seluruh persyaratan perizinan serta menyediakan sarana dan prasarana sesuai standar lingkungan hidup.
Pemkot Surabaya juga membuka peluang pemanfaatan tanah aset pemerintah kota melalui mekanisme sewa sebagai lokasi usaha bagi paguyuban yang membutuhkan tempat.
“Dengan izinnya Pak Wali, aset pemerintah kota mereka bisa sewa untuk melakukan aktivitas pengelolaan sampah. Tetapi pertama tenaga kerjanya harus dari warga Surabaya. Yang kedua mereka harus memenuhi standar sebagaimana yang diatur dalam peraturan lingkungan hidup,” jelasnya.
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Satpol PP Kota Surabaya, Irna Pawanti, menjelaskan bahwa penertiban difokuskan pada bangunan yang digunakan untuk kegiatan pemilahan sampah tanpa izin dan menimbulkan gangguan lingkungan.
Ia menyebutkan, keberadaan sampah basah serta air lindi atau cairan yang keluar dari timbunan sampah menjadi salah satu penyebab munculnya bau tidak sedap yang dikeluhkan masyarakat.
“Jadi di lokasi ini terdapat aktivitas pemilahan sampah yang tidak berizin, sehingga aktivitas itu menimbulkan bau. Karena ada sampah basah dan juga lindi, cairan yang keluar dari sampah. Nah, itu menimbulkan bau sehingga warga merasa terganggu,” ujar Irna.
Dari hasil pendataan, terdapat 25 bangunan yang diajukan DLH untuk ditertibkan. Petugas melakukan pemeriksaan satu per satu guna memastikan jenis kegiatan yang berlangsung di setiap persil.
Bangunan yang terbukti digunakan untuk menumpuk sampah basah terlebih dahulu dikosongkan sebelum dilakukan tindakan lebih lanjut.
“Yang dimohonkan ada 25 bangunan dan kita cek masing-masing bangunan. Yang kedapatan memang menumpuk sampah basah, kita lakukan pengosongan terlebih dahulu,” katanya.
Irna menegaskan, tidak seluruh aktivitas usaha di kawasan tersebut dihentikan. Kegiatan pengepulan sampah masih diperbolehkan sementara waktu karena menggunakan lahan pribadi dan berdasarkan pemeriksaan tidak menimbulkan pencemaran lingkungan.
Sebaliknya, bangunan yang digunakan untuk kegiatan pemilahan sampah akan disegel sebagai tanda penghentian aktivitas.
“Untuk pengepul sementara dia tetap diizinkan melakukan, karena itu tempatnya adalah pribadi dan tidak menimbulkan pencemaran. Tapi untuk yang melakukan pemilahan sampah akan dilakukan penyegelan, sebagai tanda penghentian aktivitas,” terangnya.
Sebelum pelaksanaan penertiban, Satpol PP telah berkoordinasi dengan pihak kecamatan, kelurahan, dan DLH untuk memastikan status kepemilikan setiap persil, baik yang merupakan lahan pribadi maupun aset pemerintah kota.
Sosialisasi kepada para pelaku usaha juga telah dilakukan sekitar satu bulan sebelumnya agar mereka memahami aturan serta alasan pemerintah melakukan penertiban.
“Koordinasi itu sudah dilakukan oleh kecamatan, kelurahan, DLH, dan juga Satpol PP. Sudah hampir satu bulan yang lalu,” tegas Irna.
Ia mengimbau seluruh pelaku usaha pengelolaan sampah agar segera mengurus perizinan dan memenuhi standar lingkungan hidup. Dengan demikian, kegiatan ekonomi tetap dapat berjalan tanpa mengorbankan kebersihan dan kenyamanan lingkungan permukiman.
Irna juga meminta para pekerja tetap menjaga ketertiban dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang dapat memicu gangguan ketenteraman dan ketertiban umum.
“Kepada para pekerja untuk tidak terprovokasi kepada hal-hal yang menimbulkan gangguan trantibum. Pemerintah Kota Surabaya pada hakikatnya melaksanakan penertiban untuk kepentingan seluruh warga Kota Surabaya,” pungkasnya.
