Nganjuk, Jatimmandiri.id — Dalam upaya meningkatkan akses keadilan bagi seluruh masyarakat, Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum (Kemenkum) Jawa Timur Saiful Sahri melakukan audiensi dengan Bupati Nganjuk Marhaen Djumadi.
Pertemuan ini secara khusus membahas strategi untuk mengoptimalkan peran paralegal dan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di wilayah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nganjuk.
Audiensi ini bertujuan untuk menyinkronkan program antara Kemenkum Jatim dan Pemkab Nganjuk.
Yakni, memastikan layanan bantuan hukum yang diberikan kepada warga dapat berjalan lebih maksimal, cepat, merata, dan mudah diakses oleh mereka yang membutuhkan.
Bupati Marhaen menyambut baik dan menyampaikan dukungan penuh terhadap inisiatif penguatan paralegal dan Posbankum ini.
“Kami sangat mendukung upaya Kemenkum Jawa Timur agar layanan bantuan hukum di Nganjuk semakin optimal. Kehadiran paralegal dan Posbankum sangat dibutuhkan masyarakat untuk mendapatkan pendampingan hukum yang terjangkau dan berkualitas,” ujarnya, Selasa (10/11/2026).
Senada dengan Bupati, Wakil Ketua Posbankum Jatim Prayogo Laksono menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam mewujudkan keadilan bagi semua.
“Dengan kolaborasi yang terjalin antara Kemenkum dan Pemkab Nganjuk, para paralegal dapat bekerja lebih efektif dan Posbankum dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Sehingga masyarakat Nganjuk yang membutuhkan bantuan hukum tidak kesulitan mendapatkan akses layanan,” ungkap Prayogo.
Hasil dari audiensi ini melahirkan sejumlah kesepakatan konkret, di antaranya upaya peningkatan kapasitas paralegal, perbaikan kualitas layanan Posbankum, dan koordinasi berkelanjutan antara Kemenkumham dan Pemkab Nganjuk.
Diharapkan melalui langkah-langkah ini, keadilan hukum dapat dirasakan secara nyata hingga ke lapisan masyarakat terbanyak di seluruh penjuru Kabupaten Nganjuk.
