Tulungagung, Jatimmandiri.id — Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Tulungagung mengambil tindakan tegas dengan memberhentikan lima aparatur sipil negara (ASN) sepanjang Januari-Oktober 2026.
Keputusan ini diambil setelah kelima ASN tersebut terbukti melanggar ketentuan disiplin dengan tidak masuk kerja dalam waktu yang sangat lama.
Kepala Bidang Pembinaan, Evaluasi Kinerja dan Kesejahteraan Aparatur BKPSDM Tulungagung, Laope Pinnega, menyampaikan bahwa lima ASN yang diberhentikan tersebut terdiri dari tiga pegawai negeri sipil (PNS) dan dua pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu.
“Sejak Januari sampai Oktober 2026, ada sebanyak lima ASN yang sudah diberhentikan,” ungkap Laope, Selasa (10/11/2026).
Ia menjelaskan, pemberhentian ini dilakukan karena para pegawai tersebut memiliki tingkat ketidakhadiran yang tinggi tanpa keterangan yang dapat dibenarkan secara administratif.
Masa ketidakhadiran mereka tercatat bervariasi, mulai dari 30 hari hingga mencapai 100 hari kerja berturut-turut.
Lebih lanjut, Laope mengungkapkan bahwa sebagian dari ASN yang diberhentikan tersebut telah mengabdi cukup lama, dengan masa kerja mulai dari lima tahun hingga 16 tahun.
Tiga PNS di antaranya sebelumnya bertugas sebagai staf di sejumlah perangkat daerah di lingkungan Pemkab Tulungagung.
“Ketidakhadiran mereka untuk bekerja sebenarnya bervariasi, namun cukup lama. Ada yang 30 hari absen bahkan hingga 100 hari bolos kerja,” ujarnya.
Proses pemberhentian ini dilakukan BKPSDM Tulungagung sesuai dengan mekanisme dan ketentuan kepegawaian yang berlaku.
Sebelum keputusan pemberhentian ditetapkan, pemerintah daerah terlebih dahulu meminta rekomendasi kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk memastikan legalitas dan prosedur yang tepat.
Setelah memperoleh persetujuan dari BKN, pemerintah daerah menindaklanjuti proses pemberhentian terhadap lima ASN tersebut.
Laope menambahkan, berdasarkan hasil penelusuran dan pendalaman, terdapat sejumlah faktor yang melatarbelakangi ketidakhadiran para pegawai ini, mulai dari persoalan ekonomi, masalah keluarga, hingga beban utang yang cukup besar.
Sebagian dari mereka juga diketahui memilih untuk mencari pekerjaan lain di luar kedinasan tanpa melalui prosedur cuti atau izin yang sah.
“Alasannya macam-macam, ada yang utangnya banyak, ada yang masalah keluarga. Tetapi rata-rata mereka mencari kerja di luar,” katanya.
Meskipun keputusan pemberhentian telah diambil, salah satu PNS yang diberhentikan sempat mengajukan upaya banding kepada BKN untuk meminta peninjauan atas keputusan tersebut.
Namun, setelah melalui proses pemeriksaan dan pertimbangan yang mendalam, permohonan banding yang bersangkutan ditolak oleh BKN.
“Ada satu yang kemarin mengajukan banding ke BKN. Hasilnya BKN menolak pengajuan banding itu,” ujar Laope.
