Sidoarjo, Jatimmandiri.id — Aktivitas pelayanan kesehatan masyarakat di Puskesmas Urangagung 2, Kabupaten Sidoarjo, dipastikan kembali berjalan normal dan kondusif pada Selasa (10/11/2026).
Gangguan komunikasi yang sempat melumpuhkan lini informasi instansi akibat rentetan panggilan bertubi-tubi dari debt collector (DC) kartu kredit Bank Mandiri kini telah tuntas tertangani.
Sebelumnya, operasional komunikasi di fasilitas kesehatan tingkat pertama ini terganggu oleh teror penagihan yang menyasar nomor telepon instansi demi menagih utang seorang staf.
Langkah cepat diambil melalui pelaporan resmi kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta layanan pengaduan Bank Mandiri, sehingga saluran telepon dan layanan darurat ambulans kini berfungsi tanpa kendala.
Wakil Kepala Puskesmas Urangagung 2, Linda, mengonfirmasi bahwa persoalan tersebut telah diselesaikan secara mandiri oleh staf yang bersangkutan sehingga tidak lagi mencoreng operasional puskesmas.
“Kondisi saat ini sudah kondusif. Staf yang bersangkutan sudah menyelesaikan persoalan tersebut secara pribadi tanpa melibatkan tempat bekerja. Pelayanan di Puskesmas Urangagung 2, termasuk layanan ambulans dan komunikasi darurat, kini sudah berjalan normal kembali seperti sedia kala,” ujar Linda saat dikonfirmasi.
Meski situasi di lapangan telah terkendali, kasus ini memantik sorotan tajam dari Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
Atasan PPID Utama Kabupaten Sidoarjo, Eri Sudewo, menegaskan bahwa fasilitas vital yang menyangkut nyawa manusia tidak boleh diseret ke dalam pusaran masalah finansial pribadi.
“Fasilitas kesehatan dan layanan publik seperti Puskesmas Urangagung 2 adalah instrumen vital yang menyangkut nyawa serta keselamatan masyarakat Sidoarjo. Sangat disayangkan jika aktivitas operasional publik sempat terganggu akibat tindakan pihak ketiga yang tidak beretika. Kami mendesak lembaga keuangan terkait untuk terus menertibkan mitra penagihannya agar tidak mencederai kenyamanan dan pelayanan publik di daerah,” tegas Eri.
Sikap senada turut disuarakan oleh otoritas pengawas sektor jasa keuangan.
Kepala OJK Provinsi Jawa Timur, Yunita Linda Sari, memastikan pihaknya memantau ketat kepatuhan etika penagihan serta tidak akan memberi toleransi bagi praktik penagihan yang menciderai ketertiban umum.
“OJK secara tegas melarang praktik penagihan yang menggunakan cara-cara teror, intimidasi, maupun melibatkan pihak-pihak yang tidak memiliki hubungan langsung dengan utang piutang debitur, terlebih hingga mengganggu fasilitas publik seperti puskesmas. Kami meminta perbankan untuk melakukan evaluasi dan audit terhadap agen penagihan yang bersangkutan. Jika terbukti ada pelanggaran SOP dan etika perbankan, tentu ada mekanisme sanksi yang akan diberlakukan,” tegas Yunita.
Tuntasnya penanganan di Puskesmas Urangagung 2 ini diharapkan menjadi evaluasi besar bagi industri perbankan nasional untuk memperketat audit kinerja mitra penagihan.
Hal ini demi memastikan kenyamanan serta keselamatan layanan publik bagi warga Sidoarjo tidak lagi dikorbankan.
