Intisari Berita:
- Kadivkum Polri Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
- Lulusan Akpol 2002 ini memiliki rekam jejak mentereng, mulai dari Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok, Sespri Kapolri, hingga mantan ajudan Presiden Prabowo.
- Kariernya melesat cepat hingga meraih bintang dua pada September 2026 sebelum akhirnya terseret perkara hukum bersama Listyo Sigit dan Eko Hadi Santoso.
Jakarta, Jatimmandiri.id — Nama Inspektur Jenderal Polisi (Irjen Pol) Ahrie Sonta Nasution mendadak menjadi pusat perhatian nasional setelah resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Penetapan status hukum ini menjadi babak baru yang mengejutkan dalam perjalanan karier perwira tinggi Korps Bhayangkara yang sebelumnya dikenal memiliki rekam jejak panjang di bidang reserse, penugasan operasional, hingga lingkaran inti Istana Kepresidenan.
Penyidik Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri menetapkan Ahrie bersama dua perwira tinggi lainnya, yakni mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo dan Irjen Pol Eko Hadi Santoso, atas sangkaan penyadapan ilegal, penghapusan data elektronik, serta akses ilegal (illegal access) pada Selasa (3/11/2026). Pengumuman tersebut disampaikan langsung oleh Kabareskrim Polri Komjen Pol Asep Safrudin dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta.
Perkara ini menyeret nama Ahrie lantaran penyidik menduga adanya aktivitas penyusupan sejumlah nomor telepon penting—termasuk kontak pribadi Presiden Prabowo Subianto—ke dalam server Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa proses verifikasi maupun dasar penegakan hukum sepanjang periode 2025 hingga 2026.
Rekam Jejak: Alumni Akpol 2002 dan Mantan Sespri Kapolri
Ahrie Sonta Nasution merupakan lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) tahun 2002. Sepanjang lebih dari dua dekade masa dinasnya di institusi kepolisian, perwira berdarah reserse ini tercatat pernah mengemban sejumlah posisi strategis, mulai dari satuan reserse narkoba hingga kepemimpinan kewilayahan.
Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok hingga Sespri Pimpinan
Pada 2020, Ahrie dipercaya mengemban tongkat komando sebagai Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Wilayah penugasan ini memberinya pengalaman matang dalam mengelola pengamanan logistik pelabuhan, arus distribusi barang, hingga ketertiban perairan.
Kariernya kian bersinar saat ia ditarik ke Mabes Polri pada Februari 2021 untuk menduduki jabatan Sekretaris Pribadi (Sespri) Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo di lingkungan Staf Pribadi Pimpinan (Spripim) Polri. Namanya bahkan sempat menyita perhatian ketika mendampingi Listyo Sigit dalam proses uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) calon Kapolri di Komisi III DPR RI pada Januari 2021.
Selama bertugas sebagai Sespri Kapolri, Ahrie juga dikenal publik sebagai sosok perwira yang aktif di media sosial dalam merespons cepat aduan masyarakat terkait penegakan hukum dan persoalan kriminalitas. Rekam jejak responsif ini sempat membuahkan penilaian positif dari Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) pada 2024.
Pernah Jadi Ajudan Pribadi Presiden Prabowo Subianto
Penetapan status tersangka terhadap Ahrie dinilai sangat kontras dengan kedekatan profesionalnya bersama kepala negara. Pada Oktober 2024, Ahrie terpilih menjadi ajudan Presiden Prabowo Subianto mewakili unsur Polri setelah melalui serangkaian proses seleksi ketat menyisihkan enam kandidat lainnya.
Penunjukan tersebut kala itu dikonfirmasi langsung oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, melengkapi jajaran ajudan kepresidenan dari matra TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara.
Kenaikan Pangkat Kilat hingga Menjabat Kadivkum Polri
Usai menuntaskan amanah pengawalan di lingkungan Istana Kepresidenan, laju promosi kepangkatan Ahrie melesat pesat di struktur Mabes Polri.
Meraih Pangkat Bintang Dua dalam Waktu Singkat
Perjalanan kenaikan pangkat Ahrie tercatat berlangsung dalam tempo yang sangat cepat:
- Oktober 2025: Diberi penugasan baru di lingkungan Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Polri.
- 6 Oktober 2025: Resmi menyandang pangkat Brigadir Jenderal Polisi (bintang satu).
- 25 September 2026: Meraih kenaikan pangkat menjadi Inspektur Jenderal Polisi (bintang dua).
Berbekal pangkat jenderal bintang dua tersebut, Ahrie dipercaya mengemban amanah sebagai Kepala Divisi Hukum (Kadivkum) Polri. Namun, hanya berselang beberapa pekan setelah promosi kepangkatan tersebut, ia kini harus berhadapan dengan proses hukum di institusinya sendiri atas dugaan skandal spionase siber internal terhadap sosok presiden yang pernah didampinginya.
