Kediri, Jatimmandiri.id — DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Kediri mengambil sikap tegas untuk menghindari potensi konflik berkepanjangan jelang tahapan verifikasi partai dan Pemilu 2029.
PPP Kabupaten Kediri secara resmi menyatakan dukungannya terhadap hasil Rakornas III terkait restrukturisasi di tingkat pusat.
Langkah restrukturisasi yang mencakup pemberhentian Wakil Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal di bawah kepemimpinan Ketua Umum H Muhamad Mardiono dinilai sebagai kebijakan organisasi yang krusial untuk menegakkan disiplin serta menjaga marwah partai.
Ketua PPP Kabupaten Kediri, Ir H Setyo Budhi MM, menegaskan bahwa keputusan tersebut merupakan langkah konstitusional demi mengembalikan partai berlambang Ka’bah ini ke garis perjuangan yang semestinya.
“Kami menilai ini adalah langkah teknis, tegas, dan konstitusional untuk menyelamatkan marwah partai, mendisiplinkan organisasi, dan mengembalikan PPP ke garis perjuangan Ka’bah,” ujar Setyo Budhi, Senin (2/11/2026).
Setyo menambahkan, soliditas internal merupakan modal utama menghadapi agenda politik ke depan.
Seluruh jajaran struktur partai di daerah, mulai dari tingkat ranting, pengurus cabang, hingga tingkat wilayah, diinstruksikan agar tetap tegak lurus dalam satu garis komando.
“Bagi kami di Kabupaten Kediri, PPP harus solid. Tidak ada dualisme. Komando kami satu, di bawah Ketua Umum H Muhamad Mardiono. Politik teknis kemenangan harus dimulai hari ini dari tingkat ranting sampai tingkat atas,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa keputusan dalam Rakornas III merupakan tindak lanjut dari rekomendasi DPW-DPW yang dihimpun sejak Mukernas I.
Kebijakan ini juga didasari oleh pertimbangan Mahkamah Partai serta aspirasi dari 38 DPW terkait perlunya penertiban pengurus DPP yang dinilai tidak aktif menjalankan mandat organisasi.
Pembenahan internal ini, menurut Setyo Budhi, menjadi semakin mendesak mengingat tahapan verifikasi partai politik direncanakan berlangsung pada 2027.
Karena itu, koordinasi yang efektif dan struktur yang solid dipandang mutlak diperlukan untuk memastikan kesiapan partai menghadapi berbagai agenda politik mendatang.
