Jakarta, Jatim Mandiri – Sebanyak 10.070 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) telah beroperasi di seluruh Indonesia hingga 15 Oktober 2026. Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) menyampaikan capaian itu dalam momentum dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming, yang genap pada 20 Oktober 2026.
Deputi Bidang Kemitraan dan Hubungan Media Bakom, Kurnia Ramadhana, mengatakan koperasi tersebut diarahkan untuk memperkuat kegiatan ekonomi desa. Perannya mencakup penyediaan kebutuhan pokok serta penyerapan dan pemasaran hasil pertanian masyarakat. KDKMP juga diharapkan membuka jalur perdagangan yang lebih dekat bagi produsen di daerah.
“KDKMP dikembangkan sebagai pusat kegiatan ekonomi desa yang dapat memperpendek rantai distribusi dan memperluas akses pasar bagi petani serta pelaku usaha lokal,” ujar Kurnia dalam keterangan di Jakarta, Minggu.
Menurut Kurnia, rantai distribusi yang lebih pendek dan akses pasar yang lebih luas diharapkan membantu menjaga ketersediaan barang. Koperasi juga diharapkan memperkuat posisi tawar produsen, sehingga kegiatan ekonomi tidak hanya berlangsung dalam jalur distribusi panjang dan perputaran usaha lebih banyak dirasakan masyarakat desa.
Data dashboard Sistem Informasi Manajemen Koperasi Desa (Simkopdes) per 16 Oktober 2026 mencatat 85.427 transaksi KDKMP sepanjang 2026. Nilai keseluruhan transaksi tersebut mencapai Rp208,64 miliar. Catatan ini menunjukkan kegiatan perdagangan koperasi telah berlangsung melalui berbagai produk, termasuk kebutuhan pangan.
Beras medium program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) kemasan 5 kilogram menjadi produk dengan nilai transaksi tertinggi, yaitu Rp92,98 miliar. Minyak goreng berada di posisi berikutnya dengan nilai transaksi Rp47,07 miliar. Kedua nilai tersebut merupakan bagian dari total transaksi KDKMP yang tercatat pada Simkopdes.
Dari sisi infrastruktur, data Simkopdes per 16 Oktober 2026 menunjukkan 28.402 KDKMP telah menyelesaikan pembangunan gedung dan gerai melalui Agrinas Pangan Nusantara. Pembangunan itu menggunakan anggaran sekitar Rp3 miliar untuk setiap koperasi. Data tersebut menggambarkan perkembangan penyediaan sarana usaha KDKMP.
Sebanyak 10.070 KDKMP menjadi sasaran pemantauan pemerintah untuk memastikan kesiapan operasional. Pemantauan mencakup kesiapan sarana dan prasarana pendukung kegiatan usaha. Langkah ini sejalan dengan jumlah koperasi yang telah beroperasi hingga 15 Oktober 2026, sekaligus memastikan dukungan kegiatan usaha tersedia.
Pemerintah mendorong KDKMP tidak hanya menyediakan kebutuhan pokok, tetapi juga menjadi saluran pemasaran hasil pertanian dan produk usaha masyarakat setempat. Melalui fungsi tersebut, koperasi diarahkan memperpendek rantai distribusi dan memperluas akses pasar bagi produsen lokal. Ketersediaan barang dan posisi tawar produsen juga menjadi sasaran penguatan kegiatan koperasi.
Capaian jumlah koperasi, transaksi, dan pembangunan gerai menjadi bagian dari agenda penguatan ekonomi kerakyatan serta pembangunan desa selama dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran. Pemerintah memantau kesiapan koperasi dan mendorong kegiatan perdagangan agar manfaatnya mendukung perekonomian di tingkat desa. Masa dua tahun pemerintahan tersebut genap pada 20 Oktober 2026.
