Madiun, Jatimmandiri.id – Pemerataan infrastruktur di wilayah barat dan selatan Jawa Timur terus menjadi fokus perhatian Anggota Komite I DPD RI Dr Lia Istifhama.
Tiga isu strategis, mulai dari percepatan pembebasan lahan Jalur Lintas Selatan (JLS), pengembangan kawasan Selingkar Wilis, hingga rencana ekspansi Bus Trans Jatim, menjadi bahasan utama dalam agenda resesnya di Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan (Bakorwil) I Madiun.
Dalam diskusi intensif tersebut, keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam pengadaan lahan JLS menjadi salah satu sorotan utama.
Ning Lia menilai intervensi dan dukungan anggaran dari pemerintah pusat sangat krusial agar proyek vital ini tidak terhambat.
“Pembangunan Jalur Lintas Selatan bukan sekadar membuka akses jalan, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat. Ketika kemampuan APBD terbatas, dukungan pemerintah pusat untuk pembebasan lahan menjadi penting agar pembangunan tetap berjalan dan manfaatnya segera dirasakan masyarakat,” ujar Ning Lia, Rabu (21/10/2026).
Selain JLS, percepatan pembangunan Jalur Wilis (Selingkar Wilis) turut didorong untuk memangkas ketimpangan konektivitas antara kawasan utara dengan wilayah tengah dan selatan Jatim.
Penguatan koridor ini diyakini mampu memicu munculnya titik-titik pertumbuhan ekonomi baru.
“Kita ingin pembangunan Jawa Timur bergerak secara berimbang. Jangan sampai kemajuan infrastruktur hanya terkonsentrasi di kawasan utara, sementara wilayah selatan dan kawasan Selingkar Wilis tertinggal. Pemerataan konektivitas harus menjadi jembatan bagi pemerataan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Tak kalah penting, rencana pengoperasian Bus Trans Jatim di kawasan Madiun Raya juga masuk dalam agenda pembahasan.
Saat ini, program moda transportasi massal tersebut masih berada pada tahap kajian akademik untuk menentukan efisiensi rute dan keterjangkauan layanan.
Ning Lia berharap kehadiran Trans Jatim kelak dapat menjawab kebutuhan mobilitas masyarakat secara aman, nyaman, dan ramah kantong.
“Transportasi publik merupakan kebutuhan dasar masyarakat. Karena itu, rencana pengembangan Trans Jatim di kawasan Madiun Raya perlu dikaji secara matang, baik dari sisi kebutuhan penumpang, konektivitas wilayah, maupun keterjangkauan layanan,” ungkapnya.
Seluruh poin aspirasi dan pemetaan kendala daerah yang dihimpun selama reses ini akan dibawa ke tingkat pusat sebagai bahan dorongan kebijakan dan koordinasi lintas sektor antara pemerintah pusat dan daerah.
“Reses menjadi kesempatan bagi kami untuk mendengar langsung kebutuhan daerah. Tujuannya bukan hanya membangun konektivitas, tetapi memastikan pembangunan menghadirkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Jawa Timur,” pungkas Ning Lia.
