Intisari Berita:
- Anggota Komisi XII DPR RI Totok Daryanto mendesak Pertamina mengevaluasi menyeluruh sistem rantai pasok BBM di Bali menyusul antrean panjang di SPBU.
- Komisi XII meminta Pertamina transparan mengenai kendala teknis, mulai dari stok, keandalan armada transportasi, hingga kapasitas penyimpanan cadangan.
- Distribusi BBM Bali dituntut berkeandalan tinggi dengan memperhitungkan mobilitas wisatawan demi menjaga citra pariwisata internasional Indonesia.
Jakarta, Jatimmandiri.id — Anggota Komisi XII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Totok Daryanto, mendesak dilakukannya evaluasi menyeluruh terhadap manajemen pasokan dan sistem distribusi bahan bakar minyak (BBM) PT Pertamina (Persero) di wilayah Provinsi Bali. Desakan tersebut mencuat menyusul terjadinya antrean panjang kendaraan masyarakat dan wisatawan di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Pulau Dewata.
Totok menegaskan bahwa parlemen, khususnya Komisi XII yang membidangi urusan energi, lingkungan hidup, dan investasi, perlu memanggil dan meminta penjelasan resmi Pertamina guna memastikan akar masalah diselesaikan secara sistemik agar kelangkaan dan antrean tidak berulang di masa mendatang.
Fokus Evaluasi: Dari Infrastruktur Terminal hingga Jaringan SPBU
Menurut Totok, evaluasi tidak boleh sekadar bersifat reaktif saat krisis terjadi di lapangan, melainkan harus membedah seluruh mata rantai logistik energi. Aspek krusial yang wajib diaudit mencakup keandalan infrastruktur penyimpanan (storage), kecukupan batas cadangan operasional (operational reserve), kesiapan armada mobil tangki, hingga mitigasi ketimpangan kuota di level stasiun pengisian.
“Pengawasan tidak boleh berhenti pada penanganan keadaan darurat, tetapi harus diarahkan pada pembenahan sistem agar kejadian serupa tidak terus berulang,” tegas Totok dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Minggu (18/10/2026).
Ia meminta manajemen Pertamina menyampaikan data faktual secara terbuka kepada publik, apakah hambatan distribusi bersumber dari keterbatasan stok di depo, kendala armada transportasi, keterbatasan kapasitas tangki timbun, atau ketidakseimbangan alokasi pasokan di tingkat retail SPBU.
Stok Melimpah Tanpa Kelancaran di Pom Bensin Belum Cukup
Meskipun mengapresiasi gerak cepat Pertamina dalam memulihkan pasokan di beberapa SPBU, Totok menekankan bahwa indikator keberhasilan tata kelola energi nasional diukur dari kemudahan yang dirasakan langsung oleh masyarakat selaku konsumen akhir.
“Ukuran keberhasilan yang sesungguhnya adalah apakah masyarakat dapat memperoleh BBM dengan mudah, tanpa harus mengantre panjang dan tanpa ketidakpastian,” ujarnya lugas.
Ia mendorong Pertamina mempertebal armada truk pengangkut BBM dan memastikan ketersediaan pasokan siaga di seluruh SPBU yang terdampak agar tidak terjadi kekosongan stok mendadak saat konsumsi mengalami lonjakan harian.
Jaga Citra Pariwisata Internasional dan Perekonomian Bali
Lebih jauh, legislator Fraksi PAN ini mengingatkan bahwa gangguan rantai pasok BBM di Bali menimbulkan dampak domino yang sangat sensitif. Selain menghambat mobilitas warga lokal dan mengerek biaya operasional logistik barang, kelangkaan bahan bakar berisiko langsung mengganggu kenyamanan wisatawan mancanegara maupun domestik.
Totok menyoroti bahwa proyeksi kebutuhan energi di Bali memiliki karakteristik unik yang tidak bisa dihitung semata-mata berdasarkan angka populasi penduduk tetap. Perhitungan kuota dan proyeksi konsumsi wajib mengalkulasi mobilitas kendaraan sewa, transportasi umum, armada travel pariwisata, serta dinamika perputaran ekonomi industri kreatif.
“Karena itu, sistem distribusi BBM di Bali harus memiliki tingkat keandalan yang lebih tinggi, termasuk kesiapan menghadapi lonjakan konsumsi pada musim liburan,” paparnya.
Kepastian Pasokan sebagai Penjaga Reputasi Bangsa
Totok menegaskan bahwa kelancaran akses energi menjadi fondasi utama dalam merawat kepercayaan pelaku usaha industri pariwisata dan para pelancong global. Pelayanan energi yang buruk di destinasi unggulan dikhawatirkan dapat mencoreng nama baik Indonesia di panggung dunia.
“Pertamina harus bergerak cepat, transparan, dan bertanggung jawab. Jangan sampai persoalan distribusi BBM yang seharusnya dapat diantisipasi justru menimbulkan kerugian ekonomi dan mengganggu citra Indonesia di mata dunia,” pungkasnya.
