Malang, Jatim Mandiri – Rencana retreat kepala sekolah senilai Rp300 juta di Kota Malang menuai sorotan DPRD. Legislatif menilai perbaikan seleksi, penempatan, dan pengawasan kepala sekolah lebih mendasar.
“Saya berharap ada kegiatan yang lebih menukik pada tujuannya. Kalau tujuannya memperbaiki tata kelola SDM, kenapa tidak dipusatkan di situ saja? Mulai dari proses menyaringnya, penempatannya, kemudian pemantauan langsung ke masing-masing sekolah,” terang Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, seperti dikutip Pikiran Rakyat.
Ketua Komisi D DPRD Kota Malang, Eko Herdiyanto, membenarkan pihaknya menyetujui anggaran peningkatan kapasitas pendidik dalam pembahasan Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) 2026. Namun, ia menegaskan program yang dibahas tidak secara khusus disebut sebagai retreat.
“Memang benar saat hearing Komisi D terkait PAK 2026 pihak Disdikbud menyampaikan akan ada kebutuhan anggaran untuk program peningkatan kapasitas bagi pendidik atau pengajar di lingkup Disdikbud Kota Malang. Itu memang sudah kami ketahui dan kami ACC,” tegas Eko.
Dokumen Badan Anggaran DPRD mencatat dana tersebut untuk peningkatan kapasitas ASN penerima penghargaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKP) dan pelatihan manajerial satuan pendidikan.
Eko mengusulkan anggaran dipertimbangkan untuk tambahan seragam gratis siswa. Ia juga menyarankan penandatanganan pakta integritas sebagai penguatan komitmen kepala sekolah.
Sementara itu, Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menyatakan evaluasi akan dilakukan sebelum kegiatan direalisasikan. Jika dinilai tidak efektif, anggaran dapat digeser atau menjadi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA).
“Kalau memang maksud dan tujuannya baik, masih bisa dilaksanakan. Nanti kami minta penjelasan Kepala Disdikbud seberapa efektif kegiatan ini. Jika sampai saat ini retret dianggap tidak efektif, ya bisa digeser. Namun nanti akan menjadi SiLPA karena sudah teranggarkan,” pungkas Wahyu.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Malang, Suwarjana, mengatakan program itu telah direncanakan jauh sebelum munculnya dugaan kekerasan terhadap siswa SMPN 18 Malang. “Ini bukan karena ada masalah di SMP Negeri 18 terus kami mengadakan retreat. Jauh-jauh sebelumnya ide itu sudah muncul. Memang sudah terprogram dan terencana oleh Dinas Pendidikan,” kata Suwarjana.
Menurutnya, kegiatan tersebut bertujuan mengingatkan kepala sekolah mengenai tanggung jawab dan etika profesi. Anggaran Rp300 juta disiapkan untuk sekitar 300 peserta, termasuk kebutuhan konsumsi, seragam, dan honorarium narasumber. “Bahkan di bawah standar biaya umum Pemkot Malang. Itu akan dialokasikan untuk kebutuhan makan dan minum, seragam, serta honorarium narasumber,” jelasnya. (*/ibn)
