Intisari Berita:
- Pemerintah Kota Surabaya menaikkan porsi anggaran pendidikan menjadi 22 persen dalam RAPBD 2027 dari posisi 20 persen pada 2026 guna mempercepat peningkatan SDM.
- Total postur RAPBD Surabaya 2027 diproyeksikan menyentuh angka Rp12,8 triliun dengan fokus penuntasan kemiskinan, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar.
- Wali Kota Eri Cahyadi menegaskan seluruh masukan fraksi DPRD akan disaring lewat skala prioritas berbasis kebutuhan riil warga, bukan tendensi kepentingan kelompok.
Surabaya, Jatimmandiri.id — Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya resmi meningkatkan porsi alokasi anggaran sektor pendidikan menjadi 22 persen dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027.
Angka tersebut naik dari alokasi tahun 2026 yang berada di kisaran 20 persen, seiring langkah pemkot memprioritaskan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), pengentasan kemiskinan, dan layanan kesehatan masyarakat.
Kepastian penambahan belanja mandatori tersebut disampaikan langsung oleh Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, selepas menghadiri Rapat Paripurna dengan agenda Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD terhadap RAPBD 2027 di Gedung DPRD Kota Surabaya, Selasa (29/9/2026). Total proyeksi kekuatan fiskal RAPBD Kota Pahlawan untuk tahun 2027 diperkirakan mencapai Rp12,8 triliun.
Fokus Penguatan SDM dan Integrasi Layanan Dasar Warga
Wali Kota Eri Cahyadi menerangkan bahwa lonjakan anggaran pendidikan hingga melampaui batas minimal mandatori nasional (20 persen) bukan kebijakan yang berdiri sendiri. Sektor pendidikan, kesehatan, intervensi kemiskinan, penanganan pengangguran, hingga perbaikan infrastruktur permukiman saling berkelindan dalam satu peta jalan pembangunan manusia terpadu di Surabaya.
Menurut Eri, keberhasilan mendongkrak taraf hidup keluarga prasejahtera berakar kuat pada jaminan akses anak-anak Surabaya terhadap pendidikan bermutu serta kepastian layanan kesehatan yang prima tanpa diskriminasi.
Penyaringan Aspirasi Legislatif Lewat Pembahasan Komisi
Terkait ragam masukan, catatan kritis, hingga koreksi yang disuarakan oleh fraksi-fraksi legislatif dalam sidang paripurna, Eri menyampaikan apresiasi mendalam. Pihaknya memastikan seluruh pandangan umum fraksi DPRD Surabaya akan dijawab secara resmi oleh eksekutif sebelum masuk ke tahapan pembahasan teknis pada masing-masing komisi.
“Semua koreksi, saran, dan arahan dari fraksi akan kita jawab. Setelah diparipurnakan, nanti dibahas bersama di komisi-komisi untuk menentukan skala prioritas. Karena kalau semua ditampung sekaligus, anggarannya tentu tidak cukup,” ujar Eri Cahyadi di Gedung DPRD Surabaya.
Pembahasan intensif di tingkat komisi mitra kerja nantinya bakal membedah pos-pos belanja agar setiap rupiah alokasi anggaran benar-benar berdampak langsung dan tidak tersebar tanpa efektivitas terukur.
Transparansi Program Rutilahu dan Perbaikan Prasarana Fisik
Secara khusus, Eri Cahyadi menggarisbawahi urgensi akurasi dan transparansi data dalam penetapan target penerima manfaat bantuan sosial maupun program fisik. Dua sektor yang disorot ketat adalah pelaksanaan rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) dan perbaikan jalan lingkungan.
Orang nomor satu di Pemkot Surabaya itu menginstruksikan jajaran dinas terkait untuk bersikap objektif dan menolak intervensi subjektif dalam pendistribusian program kerakyatan.
“Begitu juga dengan penentuan penerima manfaat harus berbasis kebutuhan nyata masyarakat di lapangan, bukan berpatokan pada kepentingan tertentu,” tegasnya.
Setelah tahapan pemandangan umum dan tanggapan wali kota tuntas, Badan Anggaran (Banggar) DPRD Surabaya bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemkot Surabaya akan mematangkan formulasi akhir hingga disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) APBD 2027 definitif.
