- Realisasi pupuk bersubsidi di Jawa Timur per 21 September 2026 mencapai 73,64 persen atau 1,55 juta ton dari total alokasi 2,11 juta ton.
- Ketua Fraksi PDIP DPRD Jatim Wara Sundari Renny Pramana menyoroti 557,86 ribu ton sisa pupuk dan rendahnya serapan pupuk organik di angka 61,64 persen.
- DPRD Jatim mendorong Dinas Pertanian membuat dashboard transparan yang memantau stok, realisasi tebus, hingga pemetaan daerah dengan serapan rendah.
Surabaya, Jatimmandiri.id — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur mendesak pemerintah provinsi untuk memperketat pengawasan distribusi pupuk bersubsidi ke tingkat petani. Desakan ini menyusul capaian realisasi penyaluran pupuk bersubsidi di Jawa Timur hingga 21 September 2026 yang tercatat baru menyentuh angka 73,64 persen dari total alokasi sebesar 2,11 juta ton.
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur, Wara Sundari Renny Pramana, menegaskan bahwa tata kelola pupuk bersubsidi tidak boleh disederhanakan hanya pada pemantauan ketersediaan stok fisik di gudang. Fokus mendasar yang harus digaransi oleh pemerintah adalah keterjangkauan akses tebus bagi petani kecil tepat pada momentum kalender tanam.
“Persoalan pupuk tidak cukup dilihat dari ada atau tidaknya stok. Tantangannya adalah apakah pupuk tersedia di wilayah yang membutuhkan, dapat ditebus petani yang berhak, tersedia sesuai musim tanam, serta tidak menambah kerumitan administrasi bagi petani,” tegas Renny saat memberikan keterangan di Surabaya, Selasa (22/9/2026).
557 Ribu Ton Masih Mengendap: Urea 72,96 Persen dan Organik Paling Rendah
Berdasarkan rincian neraca distribusi per 21 September 2026, dari total kuota 2,11 juta ton pupuk bersubsidi untuk Jawa Timur, sebanyak 1,55 juta ton telah berhasil disalurkan ke petani. Dengan demikian, masih terdapat sisa alokasi sebanyak 557,86 ribu ton yang hingga kini belum terserap.
Dilihat dari segmentasi jenis pupuk, serapan pupuk NPK menempati urutan tertinggi dengan realisasi mencapai 76,21 persen dari total pagu alokasi 961,69 ribu ton. Sementara itu, pupuk jenis Urea yang memiliki alokasi terbesar yakni 999,18 ribu ton, baru tersalurkan sebesar 72,96 persen.
Kendati demikian, Renny menggarisbawahi bahwa sisa kuota yang belum terserap tersebut tidak secara otomatis mencerminkan terjadinya kelangkaan barang atau kegagalan sistematis dalam mata rantai distribusi. Laju serapan di lapangan sangat dinamis karena dipengaruhi oleh kalender musim tanam, disparitas kebutuhan antarwilayah, kesiapan likuiditas penebusan petani, hingga kendala teknis verifikasi berkas administrasi.
“Pertanyaan pentingnya bukan sekadar berapa persen pupuk telah tersalur, tetapi mengapa masih terdapat alokasi yang belum tersalur dan di mana posisi pupuk tersebut,” ungkap legislator senior perempuan tersebut.
Catatan kritis secara khusus dialamatkan pada serapan pupuk organik yang berada pada level terendah dibandingkan varian kimiawi. Hingga saat ini, penyaluran pupuk organik baru terealisasi 61,64 persen dari alokasi yang disiapkan sebesar 143,8 ribu ton.
Tuntut Dashboard Real-Time dan Koordinasi Lintas Lini Distribusi
Menyikapi ketimpangan serapan tersebut, Renny meminta Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengintensifkan harmonisasi kerja sama dengan pemerintah kabupaten dan kota, jajaran PT Pupuk Indonesia, mata rantai distributor, jaringan kios resmi pengecer, hingga pengurus kelompok tani (poktan).
Koordinasi berlapis ini dinilai mutlak guna memitigasi potensi penyelewengan dan memastikan prinsip lima tepat terpenuhi: tepat data sasaran, tepat alokasi volume, tepat waktu musim tanam, tepat harga eceran tertinggi (HET), serta tepat penerima manfaat.
Sebagai instrumen kendali modern dan transparan, Renny mendorong Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Jawa Timur membangun dashboard digital pemantauan pupuk subsidi secara terintegrasi. Sistem pemosisi digital ini diharapkan memuat visualisasi alokasi daerah, posisi stok gudang, riwayat realisasi penebusan, sisa kuota per kecamatan, hingga peta wilayah dengan tingkat serapan lambat.
“Yang lebih penting adalah memastikan 2,115 juta ton alokasi Jawa Timur benar-benar berubah menjadi manfaat bagi petani,” pungkas Renny.
