Jakarta, Jatimmandiri.id – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) bersama pemerintah daerah memperkuat kerja sama untuk mempercepat revitalisasi satuan pendidikan dan digitalisasi pembelajaran. Komitmen itu ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepakatan Revitalisasi Satuan Pendidikan 2026 dan Berita Acara Serah Terima (BAST) Digitalisasi Pembelajaran 2025 di Jakarta, Jumat (4/9).
Penandatanganan dilakukan secara simbolis dalam Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah Program Revitalisasi Satuan Pendidikan dan Digitalisasi Pendidikan 2026 yang diikuti perwakilan kepala dinas pendidikan provinsi dan kabupaten/kota, kepala UPT Kemendikdasmen, serta kementerian dan lembaga terkait.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti mengapresiasi dukungan pemerintah daerah terhadap program yang telah berjalan sejak 2025. Menurut dia, kolaborasi pusat dan daerah menjadi penting karena pelaksanaan revitalisasi dilakukan secara swakelola oleh satuan pendidikan sehingga membutuhkan pendampingan di daerah.
“Kami tentu menyampaikan terima kasih kepada pemerintah daerah yang telah bekerja sama sehingga program revitalisasi 2025 yang sudah selesai, dan 2026 yang sekarang sudah hampir selesai juga, dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya,” ujar Mendikdasmen.
Abdul Mu’ti meminta kepala daerah dan kepala dinas pendidikan memastikan proses revitalisasi berjalan sesuai aturan. Pendampingan diperlukan agar pengelolaan keuangan maupun pekerjaan fisik dapat berlangsung transparan dan akuntabel.
“Kami mengharapkan para Kepala Dinas dan Kepala Daerah dapat memberikan dukungan dan mendampingi serta memastikan bahwa program revitalisasi terlaksana dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai oknum tertentu membuat program tidak dilaksanakan sebagaimana peraturan yang berlaku. Kami berharap agar Bapak Ibu dapat memastikan program revitalisasi terlaksana dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan baik dari sisi keuangan maupun fisiknya,” pesan Mendikdasmen.
Program tersebut akan dilanjutkan pada 2027 dengan prioritas sekolah terdampak bencana, berada di wilayah Tertinggal, Terluar, Terdepan (3T), serta mengalami kerusakan berat. Pemerintah menargetkan perluasan revitalisasi hingga 100 ribu satuan pendidikan pada 2027 sehingga total sekolah yang telah memperoleh revitalisasi diharapkan mendekati 200 ribu.
“Tahun 2027 prioritas kami juga tetap sama. Jadi sekolah-sekolah yang kami prioritaskan adalah sekolah yang terdampak bencana, sekolah yang di daerah 3T, dan sekolah yang rusak berat,” jelas Mendikdasmen.
Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Non Formal dan Informal Gogot Suharwoto menyebut rakor tersebut menjadi penghubung kesinambungan program dari 2025 menuju 2026. Pada 2025, Kemendikdasmen telah merevitalisasi 16.167 satuan pendidikan dengan anggaran Rp16,9 triliun dan manfaatnya dirasakan 4,23 juta peserta didik. Pemerintah juga mendistribusikan 288 ribu Interactive Flat Panel (IFP) ke sekolah di seluruh Indonesia.
“Rakor hari ini dilaksanakan untuk menjadi jembatan kesuksesan revitalisasi dan digitalisasi tahun 2025 ke 2026. Sehingga semangat menuntaskan program prioritas Bapak Presiden bisa kita lanjutkan di tahun 2026. Sesuai Inpres Nomor 7 Tahun 2025, program revitalisasi dan percepatan digitalisasi adalah program prioritas Bapak Presiden yang harus kita ampu bersama UPT di seluruh Indonesia,” terang Dirjen Gogot.
Sementara itu, pemerintah daerah menyatakan siap mendukung program tersebut. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Keerom, Papua, Deivy Regar, mengatakan pendampingan dilakukan sejak perencanaan, pendataan kondisi sekolah hingga pelaksanaan revitalisasi.
“Dukungan Dinas Pendidikan untuk program revitalisasi ini kami mendukung penuh. Kami melakukan pendampingan mulai dari tahap awal perencanaan, pendataan kondisi satuan pendidikan, serta berkoordinasi dengan pihak sekolah sampai juga melakukan pendampingan pada proses pelaksanaannya,” ujar Deivy.
Dukungan anggaran juga disiapkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah Muhammad Reza Prabowo mengatakan, “Kita dari pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memberikan dukungan nyata, kita sudah siapkan alokasi anggaran khusus untuk pendampingan kegiatan revitalisasi dan digitalisasi,” jelasnya.
Kolaborasi pusat dan daerah diharapkan membuat revitalisasi dan digitalisasi pembelajaran berjalan tepat sasaran, transparan, serta berkelanjutan demi meningkatkan kualitas pendidikan di berbagai daerah.
