Situbondo, Jatimmandiri.id – Persoalan status dan kesejahteraan guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kembali mengemuka di Situbondo. Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia (Himpaudi) Situbondo meminta pemerintah menyetarakan status guru PAUD dengan guru pada umumnya.
Ketua Himpaudi Situbondo Indah Ayu Linurtin mengatakan, hingga kini guru PAUD masih berada dalam jalur pendidikan nonformal. Kondisi tersebut berdampak pada status serta kesejahteraan mereka.
Seruan itu disampaikan bertepatan dengan HUT ke-21 Himpaudi 2026 yang mengusung tema “Nyalakan Asa, Wujudkan Pengakuan dan Kesetaraan Guru PAUD”. Apel peringatan digelar di Alun-Alun Situbondo, Senin.
“Pada momentum HUT Ke-21 Himpaudi Tahun 2026, kami sengaja mengambil tema ‘Nyalakan Asa, Wujudkan Pengakuan dan Kesetaraan Guru PAUD’ karena status kami ingin kesetaraan status,” ujarnya.
Indah menjelaskan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) menempatkan PAUD dalam jalur pendidikan nonformal. Akibatnya, guru PAUD belum memperoleh penyetaraan status dan kesejahteraan sebagaimana guru pada umumnya.
Selain itu, guru PAUD juga belum dapat diangkat menjadi ASN dan selama ini banyak bergantung pada insentif pemerintah daerah. Di Situbondo, terdapat 1.468 guru PAUD yang tersebar di 472 lembaga, dengan insentif daerah sebesar Rp400.000 per bulan.
“Kami sangat berharap di usia Himpaudi yang ke 21 tahun ini kesetaraan bisa terwujud, sehingga bisa mewujudkan kesejahteraan terhadap kami,” katanya.
Pemkab Akui Insentif Masih Rendah
Wakil Bupati Situbondo Ulfiyah mengakui besaran insentif yang diterima guru PAUD masih belum sebanding dengan tanggung jawab mereka. Pemerintah daerah, katanya, tetap berkomitmen mendukung keberadaan dan peran guru PAUD.
“Insentif yang diterima guru PAUD sebelumnya Rp350.000 per bulan, dan tahun ini naik menjadi Rp400.000 per bulan, dan yang pasti pemerintah daerah akan mendukung sepenuhnya,” katanya.
Ulfiyah juga menyampaikan apresiasi kepada para guru PAUD yang terus berkontribusi dalam pendidikan anak usia dini. Ia berharap mereka tetap konsisten berinovasi mengikuti perkembangan zaman.
Menurutnya, pendidikan PAUD memiliki peran penting dalam membentuk karakter anak sesuai dengan nilai yang ingin dibangun Kabupaten Situbondo sebagai “Situbondo Kota Santri”.
“Namun yang utama adalah membentuk karakter anak-anak kita sesuai dengan jargon kita, yakni ‘Situbondo Kota Santri’. Kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya, Himpaudi telah bersinergi luar biasa mendidik anak-anak PAUD. Anggaran kami yang sangat kecil belum sebanding dengan pengorbanan, kegigihan guru PAUD,” katanya.
Sementara itu, Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur Zainiye menyatakan siap mendorong perubahan regulasi. Ia berencana berkirim surat kepada DPR RI agar revisi UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas turut mengakomodasi penyetaraan status guru PAUD.
“Karena bagaimanapun juga, guru PAUD dengan guru TK itu hanya penamaan saja yang berbeda antara formal dengan nonformal, tetapi faktanya tugas mulianya itu mereka sama, hampir sama. Bahkan, guru PAUD itu kan mereka melayani anak-anak, mendidik anak-anak sebelum mereka masuk ke TK, jadi tugasnya lebih berat sebenarnya,” katanya.
Menurut Zainiye, perbedaan jalur pendidikan formal dan nonformal semestinya tidak menjadi alasan untuk membedakan pengakuan terhadap guru PAUD. Ia menilai tugas pendidik PAUD memiliki peran strategis karena menjadi tahap awal sebelum anak memasuki pendidikan taman kanak-kanak.
