Intisari Berita:
- DPRD Jawa Timur mendorong penguatan ekonomi perdesaan sebagai strategi kunci pengentasan kemiskinan karena 2,13 juta warga miskin masih terkonsentrasi di desa.
- Data BPS per Maret 2026 mencatat penduduk miskin Jatim turun menjadi 3,71 juta jiwa (9,06%), namun proporsi pekerja formal masih rendah di angka 35,56%.
- Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim Wara Sundari Renny Pramana menekankan pentingnya hilirisasi lokal, lapangan kerja layak, dan target elektrifikasi 100%.
Surabaya, Jatimmandiri.id — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur menilai penguatan sektor ekonomi perdesaan harus menjadi tumpuan utama dalam mengakselerasi pengentasan kemiskinan di provinsi tersebut. Kendati tren aggregate angka kemiskinan secara umum terus melandai, disparitas kesejahteraan antara kawasan perdesaan dan perkotaan dinilai masih membutuhkan intervensi kebijakan yang lebih agresif dan terarah.
Anggota DPRD Jawa Timur yang juga menjabat sebagai Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim, Wara Sundari Renny Pramana, mengungkapkan bahwa kantong kemiskinan di Jawa Timur hingga saat ini masih didominasi oleh masyarakat yang tinggal di wilayah pedesaan.
“Kemiskinan masih didominasi wilayah perdesaan dengan sekitar 2,13 juta jiwa, lebih tinggi dibandingkan kawasan perkotaan yang mencapai sekitar 1,58 juta jiwa,” ungkap Renny saat ditemui di Gedung DPRD Jatim, Surabaya, Selasa (18/8/2026).
Membaca Tren Statistik BPS dan Urgensi Intervensi Sektor Produktif Desa
Mengacu pada data resmi Badan Pusat Statistik (BPS), total penduduk miskin di Jawa Timur pada Maret 2026 tercatat sebanyak 3,71 juta jiwa atau setara dengan 9,06 persen dari total populasi. Capaian ini menunjukkan tren penurunan jika dibandingkan periode September 2025 yang sempat berada pada angka 3,80 juta jiwa.
Kendati penurunan tersebut patut diapresiasi, Renny mengingatkan pemerintah daerah agar tidak cepat berpuas diri di balik capaian statistik semata.
“Penurunan ini patut diapresiasi, tetapi masih menjadi pengingat bahwa perjuangan menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat belum selesai,” tegasnya.
Untuk memutus rantai kemiskinan di desa, Renny membeberkan sejumlah pilar strategis yang mendesak untuk diperkuat oleh lintas instansi:
- Sektor Primer: Revitalisasi dan perlindungan produktivitas pertanian serta perikanan rakyat.
- Penguatan Usaha Rakyat: Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta optimalisasi peran koperasi desa.
- Dukungan Finansial & Industri: Perluasan akses pembiayaan usaha dan percepatan hilirisasi produk lokal guna mendongkrak nilai tambah komoditas di tingkat petani maupun nelayan.
Soroti Rendahnya Pekerja Formal dan Akses Elektrifikasi 100 Persen
Di samping fokus pada kawasan perdesaan, Renny menyoroti struktur ketenagakerjaan di Jawa Timur. Walaupun Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Februari 2026 berhasil ditekan ke level 3,55 persen, proporsi penyerapan tenaga kerja formal baru menyentuh angka 35,56 persen.
Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa mayoritas masyarakat masih menggantungkan mata pencaharian pada sektor informal yang rentan gejolak ekonomi.
“Yang dibutuhkan bukan hanya penurunan angka pengangguran, tetapi pekerjaan yang produktif, berpenghasilan layak, dan memiliki perlindungan,” tutur politisi PDI Perjuangan tersebut.
Tak hanya menyoal lapangan kerja, Renny juga mendorong penyelesaian target elektrifikasi hingga 100 persen di seluruh pelosok Jawa Timur. Ia menekankan bahwa ketersediaan daya listrik tidak boleh sebatas untuk penerangan rumah tangga, melainkan harus mampu menjadi katalisator aktivitas ekonomi produktif bagi keluarga berpenghasilan rendah.
Renny menegaskan, indikator utama keberhasilan pembangunan daerah tidak boleh semata diukur dari grafik penurunan angka kemiskinan atau pengangguran di atas kertas. Tolok ukur sesungguhnya adalah bertambahnya keluarga yang mandiri secara ekonomi, memiliki akses pekerjaan berpenghasilan layak, serta mampu memenuhi kebutuhan dasar hidup secara berkelanjutan.
