Surabaya, Jatimmandiri.id – Rencana pembacaan putusan perkara dugaan korupsi yang menjerat mantan Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko harus kembali menunggu.
Sidang yang semula dijadwalkan Selasa (11/8/2026) ditunda hingga Jumat (14/8/2026) seusai ibadah salat Jumat di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya.
Penundaan tersebut terjadi karena salah satu anggota majelis hakim berhalangan hadir setelah harus mengikuti pelatihan di Jakarta.
Selain itu, perubahan jadwal juga berbarengan dengan kegiatan peringatan Hari Jadi Mahkamah Agung yang digelar pada pagi hari di lingkungan pengadilan.
Sugiri yang mengetahui perubahan jadwal tersebut tampak menyikapinya dengan tenang.
Ia tidak mempermasalahkan keputusan majelis hakim yang kembali menunda pembacaan putusan perkara yang menjeratnya.
“Tidak apa-apa. Ditunda maupun diputus secepatnya pun tidak masalah. Sabar saja,” ujar Sugiri saat ditanya mengenai perubahan jadwal sidang.
Mantan kepala daerah tersebut juga tidak banyak memberikan komentar ketika ditanya mengenai kesiapannya menghadapi putusan majelis hakim.
Dengan singkat, Sugiri mengatakan dirinya harus siap menghadapi apa pun keputusan yang akan dibacakan.
“Siap atau belum, harus siap,” katanya.
Disinggung mengenai harapan terhadap putusan yang akan dibacakan, Sugiri juga memilih menyerahkan sepenuhnya kepada majelis hakim.
Ia tidak mempersoalkan apakah putusan nantinya lebih ringan ataupun lebih berat dibandingkan tuntutan jaksa.
“Kami serahkan kepada Allah SWT, manut saja. Sudah siap,” tuturnya sambil tersenyum.
Sikap tersebut menjadi penanda bahwa Sugiri memilih menunggu proses hukum berjalan hingga tuntas.
Setelah melewati rangkaian persidangan dan pembacaan nota pembelaan, kini nasib hukumnya tinggal menunggu keputusan majelis hakim.
Diketahui, Sugiri Sancoko merupakan mantan Bupati Ponorogo yang dalam perkara ini menjalani persidangan di Tipikor Surabaya.
Ia didakwa melakukan penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan anggaran daerah yang disebut menimbulkan kerugian keuangan negara.
Dalam perkara tersebut, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebelumnya menuntut Sugiri dengan pidana penjara selama tujuh tahun.
Tuntutan itu berkaitan dengan perkara dugaan suap dan gratifikasi senilai Rp6,76 miliar.
Selain pidana penjara, jaksa juga mengajukan tuntutan denda serta kewajiban membayar uang pengganti yang berkaitan dengan proyek dan jual beli jabatan.
Seluruh tuntutan tersebut nantinya akan menjadi bagian dari pertimbangan majelis hakim sebelum menjatuhkan putusan. (mor/alf)
