Jakarta, Jatimmandiri.id – Kementerian Sosial (Kemensos) melakukan verifikasi terhadap lebih dari 1,4 juta penerima manfaat bantuan sosial (bansos) yang terindikasi terkait aktivitas perjudian daring atau judi online (judol).
Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan, proses klarifikasi terhadap data tersebut masih berlangsung. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan kebenaran informasi penerima manfaat sebelum pemerintah menentukan langkah berikutnya.
“Kalau untuk penerima manfaat bansos yang terindikasi, ya 1,4 juta lebih, yang klarifikasi sudah satu juta lebih,” kata Gus Ipul di Bandung Barat, Jawa Barat, Rabu.
Menurut dia, verifikasi diperlukan karena ditemukan persoalan penggunaan identitas penerima manfaat oleh pihak lain. Nomor KTP penerima bansos, misalnya, disebut dapat digunakan untuk berbagai keperluan yang tidak berkaitan dengan pemilik identitas.
“Kita sedang melakukan verifikasi. Kadang-kadang ada nomor KTP daripada penerima manfaat itu dimanfaatkan orang lain untuk membeli rumah, untuk langganan listrik,” ujarnya.
Temuan tersebut membuat Kemensos perlu mencocokkan kembali data kependudukan dengan kondisi sebenarnya di lapangan. Pemeriksaan dilakukan sebagai bagian dari pemutakhiran data penerima bansos agar bantuan yang disalurkan sesuai dengan penerima yang berhak.
Selain penerima bansos, Kemensos juga melakukan klarifikasi terhadap data pegawainya yang terindikasi terkait aktivitas judi online. Jumlah pegawai yang masuk dalam proses pemeriksaan disebut mencapai lebih dari 1.900 orang dengan berbagai kategori.
Gus Ipul mengatakan keputusan terhadap pegawai tersebut baru akan ditentukan setelah seluruh proses klarifikasi selesai. Sanksi yang diberikan nantinya akan disesuaikan dengan tingkat pelanggaran masing-masing.
“Nanti kalau sudah selesai semua klarifikasinya, kita akan umumkan berapa yang diturunkan jabatannya. Beberapa yang mungkin bisa kita berikan tergantung pada tingkat pelanggarannya,” katanya.
Ia menegaskan pemerintah belum menentukan tindakan terhadap penerima bansos maupun pegawai yang masuk dalam data indikasi tersebut sebelum proses verifikasi dan klarifikasi rampung.
Pemutakhiran data itu menjadi bagian dari upaya Kemensos memperbaiki akurasi penerima bansos. Pemerintah juga terus mendorong digitalisasi pengelolaan bantuan agar proses penyaluran semakin tepat sasaran.
Melalui verifikasi tersebut, Kemensos berupaya memastikan data penerima sesuai dengan kondisi sebenarnya sekaligus mengurangi risiko penyalahgunaan identitas dalam penyaluran bantuan sosial.
