Jakarta, Jatimmandiri.id – Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menegaskan bahwa penguatan tata kelola dan akuntabilitas kinerja menjadi faktor penting dalam meningkatkan kualitas layanan ketenagakerjaan di Indonesia.
Melalui tata kelola yang baik, berbagai program Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) diharapkan mampu memberikan manfaat yang lebih luas dan dirasakan langsung oleh masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Yassierli saat memberikan arahan mengenai Strategi Penguatan Tata Kelola dan Akuntabilitas Kinerja dalam rangka meningkatkan nilai Reformasi Birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), serta Zona Integritas (ZI) Kemnaker di Jakarta, Rabu (3/6/2026).
Menurut Yassierli, berbagai persoalan pembangunan nasional pada akhirnya berkaitan erat dengan sektor ketenagakerjaan. Oleh karena itu, Kemnaker dituntut mampu menghadirkan solusi konkret yang dapat menjawab kebutuhan masyarakat dan dunia kerja.
“Ujung dari berbagai persoalan pembangunan sering kali bermuara pada isu ketenagakerjaan. Karena itu, Kemnaker harus mampu menghadirkan solusi yang nyata bagi masyarakat,” ujar Yassierli.
Ia menjelaskan, ruang lingkup tugas Kemnaker sangat luas, mulai dari peningkatan kompetensi tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja, perlindungan pekerja, hingga penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Untuk itu, tata kelola yang kuat menjadi kunci agar seluruh program dapat berjalan secara optimal dan memberikan dampak nyata.
“Kami ingin memastikan setiap program yang dijalankan tidak hanya terlaksana dengan baik, tetapi juga memberikan manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat,” katanya.
Sebagai bagian dari upaya tersebut, Kemnaker terus memperkuat program peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah memperluas pelatihan vokasi guna meningkatkan kesiapan kerja lulusan SMA dan SMK serta menyesuaikan kompetensi tenaga kerja dengan kebutuhan industri yang terus berkembang.
Selain itu, Kemnaker juga mengoptimalkan layanan penempatan tenaga kerja dan memperluas peluang kerja agar peserta pelatihan dapat lebih cepat terserap ke dunia kerja.
Di bidang regulasi, Kemnaker melakukan evaluasi terhadap berbagai aturan yang dinilai menghambat pelayanan. Langkah ini bertujuan menciptakan ekosistem ketenagakerjaan yang lebih adaptif, efektif, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat maupun pelaku usaha.
Penguatan kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN) juga menjadi perhatian utama. Kemnaker tengah menyiapkan modul pembelajaran berbasis standar kompetensi jabatan yang dapat diikuti secara bertahap sesuai jenjang karier. Program tersebut diharapkan mampu meningkatkan profesionalisme ASN sekaligus memperkuat kualitas pelayanan publik.
Transformasi organisasi juga dilakukan melalui penguatan sistem pengawasan internal berbasis risiko serta peningkatan fungsi investigasi. Langkah ini bertujuan memastikan seluruh proses tata kelola berjalan secara transparan, akuntabel, dan bebas dari penyimpangan.
Di sisi lain, Kemnaker terus mendorong pembangunan sistem data terintegrasi untuk mendukung penyusunan kebijakan yang lebih tepat sasaran. Menurut Yassierli, data yang akurat menjadi fondasi penting dalam mengidentifikasi permasalahan, mengevaluasi program, dan merumuskan kebijakan yang efektif.
“Data menjadi fondasi untuk melihat persoalan secara utuh, melakukan evaluasi program, sekaligus menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran,” jelasnya.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kemnaker, Cris Kuntadi, menegaskan bahwa penguatan tata kelola pemerintahan dan akuntabilitas kinerja merupakan landasan utama dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Menurutnya, berbagai tantangan yang dihadapi sepanjang 2025 harus menjadi bahan evaluasi dan pembelajaran untuk memperkuat efektivitas organisasi serta memastikan setiap program pemerintah berjalan lebih optimal.
“Berbagai hal yang kita hadapi harus menjadi pembelajaran untuk memperbaiki tata kelola organisasi, meningkatkan efektivitas pelaksanaan program, serta memastikan setiap kebijakan memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujar Cris Kuntadi.
Melalui penguatan tata kelola, peningkatan kualitas SDM, penyederhanaan regulasi, serta pemanfaatan data yang terintegrasi, Kemnaker optimistis mampu menghadirkan layanan ketenagakerjaan yang lebih profesional, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
