Intisari Berita:
- Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Blegur Prijanggono mengapresiasi usia HUT ke-81 Jatim sebagai fase kematangan untuk memperkuat pelayanan publik.
- DPRD Jatim menyoroti penguatan sinergi legislatif-eksekutif demi menjaga stabilitas ekonomi, sokongan UMKM, dan pemerataan akses pendidikan serta kesehatan.
- Parlemen berkomitmen mengawal kebijakan pro-rakyat agar seluruh warga merasakan laju pembangunan secara inklusif tanpa ada yang tertinggal.
Surabaya, Jatimmandiri.id — Menapaki usia ke-81 tahun, Provinsi Jawa Timur terus memantapkan posisinya sebagai lokomotif utama pembangunan ekonomi nasional. Momentum hari lahir ini dimaknai bukan sekadar agenda seremoni tahunan, melainkan titik refleksi strategis antara jajaran eksekutif dan legislatif guna memastikan seluruh program kerja berdampak langsung pada kesejahteraan warga di 38 kabupaten/kota.
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Timur, Blegur Prijanggono, menyampaikan apresiasi sekaligus catatan mendalam bagi jajaran Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan seluruh elemen masyarakat pada peringatan Hari Jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur, Senin (12/10/2026).
Blegur menegaskan bahwa usia ke-81 mencerminkan fase kematangan daerah yang menuntut tata kelola birokrasi dan parlemen bekerja lebih fokus, tanggap, dan adaptif dalam menjawab kebutuhan riil masyarakat.
“Atas nama pimpinan dan seluruh anggota DPRD Jawa Timur, kami mengucapkan Selamat Hari Jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur. Di usia yang semakin matang ini, tantangan pembangunan tentu semakin dinamis. Oleh karena itu, sinergi yang kuat antara legislatif, eksekutif, dan masyarakat menjadi kunci utama untuk mewujudkan kesejahteraan yang merata,” ujar Blegur, Senin (12/10/2026).
Fokus Penguatan Program Kerakyatan: Dari UMKM hingga Layanan Dasar
Dalam pandangannya, kematangan provinsi harus diimbangi dengan kesinambungan program pembangunan yang berpihak pada ekonomi kerakyatan. Blegur menggarisbawahi sejumlah sektor prioritas yang wajib dijaga konsistensinya oleh pemerintah daerah:
- Stabilitas Ekonomi Daerah: Menjaga iklim usaha tetap kondusif di tengah dinamika perekonomian global maupun nasional.
- Penguatan Sektor UMKM: Memberikan stimulus dan proteksi bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah sebagai tulang punggung ekonomi riil masyarakat.
- Aksesibilitas Layanan Dasar: Menjamin layanan pendidikan bermutu dan fasilitas kesehatan beroperasi secara inklusif hingga ke pelosok daerah.
Komitmen Pengawasan Kebijakan: Tidak Boleh Ada yang Tertinggal
Legislator asal Daerah Pemilihan (Dapil) Kota Surabaya tersebut menambahkan bahwa DPRD Jatim memegang komitmen penuh untuk terus membuka ruang serap aspirasi selebar-lebarnya. Pengawasan terhadap setiap regulasi dan alokasi anggaran akan diperketat agar bermuara pada kepentingan publik.
| Pilar Prioritas Parlemen | Fokus Sasaran Aksi | Target Output Kebijakan |
|---|---|---|
| Kanalisasi Aspirasi | Masyarakat 38 Kabupaten/Kota | Kebijakan berbasis kebutuhan riil masyarakat |
| Inovasi Pelayanan | Birokrasi Pemprov Jatim | Layanan publik cepat, tanggap, dan berdampak |
| Pemerataan Pembangunan | Seluruh Lapisan Sosial | Pembangunan inklusif tanpa warga tertinggal |
“Kepentingan rakyat harus ditaruh di atas segalanya. Peringatan hari jadi ini hendaknya menjadi pelecut semangat bagi kita semua untuk bekerja lebih keras, menghadirkan inovasi pelayanan publik yang berdampak langsung, dan memastikan tidak ada masyarakat Jatim yang tertinggal dalam gerak laju pembangunan,” tegas Blegur.
Melalui peringatan HUT ke-81 ini, jajaran pimpinan DPRD Jawa Timur menaruh harapan besar agar Jawa Timur senantiasa menjaga stabilitas daerah yang aman, harmonis, dan berdaya saing mandiri, sekaligus memperkokoh statusnya sebagai barometer kemajuan pembangunan di Indonesia.
