Malang, Jatim Mandiri
Keberhasilan Pemkot Malang meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui transformasi digital menjadi percontohan Pemkot Cilegon. Rombongan Pemkot Cilegon yang dipimpin Wali Kota Cilegon Robinsar hadir di Balai Kota Malang, Jumat (10/7/2026), untuk mempelajari strategi penguatan fiskal daerah sekaligus mereplikasi aplikasi Persada, inovasi digital perpajakan milik Pemkot Malang.
Kunjungan kerja Wali Kota Cilegon Robinsar tersebut juga dirangkaikan dengan penandatanganan Kesepakatan Bersama antara Pemkot Malang dan Pemkot Cilegon tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan. Kerja sama ini menjadi dasar kolaborasi kedua daerah, khususnya dalam pengembangan digitalisasi pengelolaan pajak daerah demi peningkatan PAD. Hingga kini, Kota Cilegon menjadi pemerintah daerah kesembilan yang menjalin kerja sama untuk mereplikasi aplikasi tersebut.
Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, menegaskan bahwa digitalisasi merupakan strategi penting untuk memperkuat kapasitas fiskal sekaligus meningkatkan efektifitas pelayanan publik. Karena itu, Pemkot Malang terus membangun sistem yang terintegrasi. Mulai dari layanan pajak dan retribusi, integrasi data, perluasan kanal pembayaran nontunai, hingga penguatan regulasi melalui Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD).
“Digitalisasi sudah menjadi kebutuhan pemerintah daerah. Melalui sistem yang terintegrasi dan transaksi nontunai, pengelolaan pendapatan menjadi lebih efektif, transparan, dan akuntabel,” terang Wahyu.
Saat ini, Pemkot Malang telah menyediakan berbagai kanal pembayaran digital, seperti QRIS, EDC, mobile banking, e-retribusi, hingga platform fintech. Penguatan ekosistem tersebut didukung sejumlah aplikasi, salah satunya Persada (Pajak Online Eksplorasi dan Sektor Pajak Daerah), yang memungkinkan Badan Pendapatan Daerah memantau transaksi dan penerimaan pajak secara real time sehingga meminimalkan potensi kebocoran pajak.
Melalui penerapan digitalisasi, tren realisasi PAD Kota Malang secara konsisten merangkak naik dari Rp603,79 miliar pada tahun 2021 menjadi Rp718,33 miliar pada tahun 2022 (naik Rp114,54 miliar), lalu meningkat ke Rp792,12 miliar pada tahun 2023 (naik Rp73,78 miliar), tumbuh lagi mencapai Rp885,31 miliar pada tahun 2024 (naik Rp93,19 miliar), hingga berhasil naik Rp222,27 miliar pada tahun 2025 dengan total pendapata menembus Rp1,107 triliun. Sementara per 7 Juli 2026, realisasi PAD telah mencapai Rp506,23 atau 47,63 persen dari target yang ditetapkan.
“Peningkatan PAD ini menjadi modal penting agar pembangunan tetap berjalan di tengah berbagai tantangan fiskal. Karena itu, kami terus menghadirkan inovasi agar pendapatan daerah semakin optimal dan mampu mendukung kesejahteraan masyarakat,” tambah Wahyu.
Wahyu juga menyambut baik kunjungan Pemkot Cilegon, sebagai wujud semangat berbagi antardaerah. “Ini menjadi kehormatan bagi Kota Malang. Kami berharap kunjungan ini dapat memperkuat kolaborasi sekaligus menjadi ruang saling belajar untuk menghadirkan tata kelola pemerintahan yang semakin baik,” katanya.
Sementara itu, Wali Kota Cilegon Robinsar mengungkapkan bahwa Kota Malang dipilih sebagai tujuan studi tiru karena dinilai berhasil mencatatkan peningkatan PAD yang signifikan melalui digitalisasi. Menurutnya, capaian tersebut menjadikan Kota Malang layak menjadi percontohan bagi pemerintah daerah lain. “Kami melihat langsung bahwa capaian Kota Malang memang luar biasa. Karena itu kami ingin belajar, terutama terkait optimalisasi PAD melalui digitalisasi, termasuk implementasi aplikasi Persada,” katanya. (*).
