Intisari Berita:
Pertumbuhan ekonomi Jatim pada Triwulan I-2026 melejit hingga 5,96 persen (yoy), sukses melampaui rata-rata pertumbuhan nasional di angka 5,61 persen.
Banggar DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke Surabaya guna memetakan sumbatan operasional pencairan dan realisasi Transfer ke Daerah (TKD).
Wakil Ketua Banggar DPR RI Jazilul Fawaid mendesak agar lompatan indikator ekonomi Jatim berbanding lurus dengan stabilitas daya beli dan kemampuan konsumsi riil masyarakat.
Surabaya, Jatimmandiri.id — Provinsi Jawa Timur (Jatim) kembali mengukuhkan posisinya sebagai tulang punggung utama dalam menopang stabilitas perekonomian nasional. Berdasarkan rilis data makro terbaru, pertumbuhan ekonomi Jawa Timur pada Triwulan I-2026 sukses mencatatkan performa impresif di angka 5,96 persen secara tahunan (year on year/yoy).
Angka pertumbuhan ini berhasil melompat melampaui laju rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional yang tertahan di kisaran 5,61 persen (yoy).
Capaian rapor hijau ini menjadi agenda pembahasan krusial dalam pertemuan kedinasan yang digelar oleh Badan Anggaran (Banggar) DPR RI bersama jajaran pemerintah daerah serta otoritas fiskal-moneter Pemprov Jatim di Surabaya, Kamis (16/7/2026).
Rapat koordinasi tingkat tinggi tersebut dihadiri secara fisik oleh Wakil Ketua Banggar DPR RI Jazilul Fawaid, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Timur, serta jajaran Bupati dan Wali Kota se-Jatim.
Turut hadir memperkuat forum, Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI), Kepala Perwakilan Kemenkeu Jatim, Kepala Kanwil DJP, serta Kepala Kanwil DJBC setempat.
Kekuatan Multisektor dan Evaluasi Tersumbatnya Aliran Dana TKD
Wakil Ketua Banggar DPR RI, Jazilul Fawaid—yang akrab disapa Gus Jazil—menyatakan ketakjubannya atas ketahanan struktur ekonomi Jawa Timur yang dinilai saling menopang secara kokoh.
Diversifikasi ekonomi Jatim bergerak seimbang, mulai dari dominasi sektor industri pengolahan hingga ketahanan pangan di sektor pertanian, perkebunan, perikanan, serta kelautan.
”Potensi ini menjadikan Jawa Timur sebagai daerah penyangga perekonomian nasional,” ungkap Gus Jazil di sela-sela pertemuan.
Namun, di balik capaian angka makro yang berkilau tersebut, Ketua Fraksi PKB DPR RI ini menegaskan bahwa tujuan utama kedatangan Banggar ke hilir adalah untuk melakukan fact-finding (pencarian fakta) di lapangan terkait implementasi kebijakan Transfer ke Daerah (TKD).
Banggar ingin mendengarkan secara jernih jeritan dan hambatan birokrasi yang dihadapi oleh para kepala daerah terkait mekanisme pencairan hingga kendala serapan penggunaan anggaran dari pusat.
”Kami juga ingin melihat dan mendengar secara langsung bagaimana penerapan TKD di Provinsi Jawa Timur. Apa saja persoalan yang dihadapi oleh pemerintah daerah, selama proses pencairannya maupun dalam penggunaan anggarannya,” papar Gus Jazil.
Kehadiran jajaran elite Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kemenkeu dalam forum satu meja ini dinilai menjadi momentum emas untuk mengurai benang kusut regulasi
Dan mencari titik temu atas persoalan administratif fiskal yang selama ini kerap mengganjal akselerasi pembangunan di daerah.
Warning Keras: Pertumbuhan Tinggi Harus Selaras dengan Daya Beli
Di hadapan para pemangku kebijakan fiskal dan moneter Jawa Timur, Gus Jazil melontarkan catatan penting. Ia mengingatkan bahwa kekuatan struktural raksasa Jatim di bidang industri manufaktur dan ketahanan agraria tidak boleh hanya menjadi deretan angka statistik di atas kertas.
Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dikategorikan tidak bermakna secara sosial apabila tidak berdampak langsung terhadap ketahanan isi dompet masyarakat.
Daya beli masyarakat kelas pekerja harus tetap dijaga agar indeks kemampuan konsumsi rumah tangga tetap berada di level aman dan stabil.
”Sebagai provinsi yang memiliki basis industri dan pertanian yang besar, kita berharap daya beli masyarakat tetap terjaga dengan baik,” urai legislator asal Senayan tersebut.
Pertemuan strategis Banggar DPR RI di Surabaya ini menegaskan komitmen parlemen dalam memperkuat sinergitas kebijakan fiskal pusat-daerah serta kebijakan moneter Bank Indonesia.
Langkah pengawasan ini memastikan bahwa setiap sen uang negara yang ditransfer ke daerah benar-benar dirasakan kemanfaatannya secara konkret oleh masyarakat luas.
