Nganjuk, Jatimmandiri.id – Eskalasi tuntutan hak pekerja PT Jaya Kertas Kertosono memasuki babak baru.
Setelah sebelumnya menggelar aksi di depan Gedung DPRD Kabupaten Nganjuk pada April lalu, kali ini ratusan massa buruh memilih memusatkan aksi unjuk rasa di kawasan Alun-Alun Nganjuk, Kamis (9/7/2026).
Langkah strategis ini diambil guna memperluas daya dengar aspirasi mereka di hadapan publik sekaligus menarik perhatian langsung dari para pemangku kebijakan.
Aksi turun ke jalan ini dipicu oleh akumulasi keresahan para pekerja yang merasa hak finansial dasar mereka terus ditangguhkan oleh pihak manajemen perusahaan.
Dampaknya tidak main-main. Sedikitnya 430 pekerja beserta keluarga mereka kini terhimpit dalam ketidakpastian ekonomi akibat pemenuhan hak yang tidak layak dan sering terlambat.
Dalam orasinya, para buruh menegaskan kembali beberapa poin krusial yang wajib segera diselesaikan oleh pihak manajemen.
Pertama, pelunasan tunggakan gaji, lalu kekurangan Tunjangan Hari Raya (THR), dan hak jaminan sosial.
Pemerintah Kabupaten Nganjuk melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) memastikan bahwa situasi ini telah masuk dalam radar penanganan intensif.
Titik selaku perwakilan dari Disnakertrans Nganjuk mengonfirmasi bahwa pihaknya memantau ketat pergerakan para pegawai.
Pihaknya juga terus berupaya menjembatani komunikasi kedua belah pihak demi mencapai titik temu yang adil.
“Kami sangat menyadari aspirasi yang disampaikan rekan-rekan pekerja PT Jaya Kertas. Hak-hak karyawan harus dipenuhi sesuai aturan yang berlaku. Kami terus memfasilitasi pertemuan antara manajemen dan pekerja agar segera ditemukan jalan keluar terbaik,” ujar Titik.
Hingga saat ini, belum ada solusi konkret dan menyeluruh yang ditawarkan oleh pihak manajemen PT Jaya Kertas.
Kondisi gantung ini kian meresahkan roda kehidupan domestik ratusan keluarga pekerja yang bergantung penuh pada pendapatan tersebut.
Merespons mandeknya penyelesaian dari pihak korporasi, Disnakertrans Nganjuk menyatakan sikap tegas.
Pemerintah akan terus mengawasi jalannya perkara ini dan menuntut manajemen perusahaan untuk memikul tanggung jawab penuh sesuai dengan koridor hukum perundang-undangan yang berlaku.
