Kediri, Jatimmandiri.id, – Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan pemerintah telah menutup sekitar 240 badan usaha milik negara (BUMN) yang selama ini dinilai terus mengalami kerugian. Kebijakan tersebut disebut sebagai bagian dari langkah efisiensi anggaran sekaligus penataan perusahaan milik negara agar lebih sehat dan produktif.
Selain menghentikan operasional ratusan perusahaan yang dinilai tidak memberikan keuntungan, pemerintah juga menargetkan penutupan ratusan entitas lainnya. Prabowo menyebut jumlah perusahaan negara yang akan ditata ulang diperkirakan mencapai sekitar 700 hingga 800 perusahaan.
Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat menghadiri kegiatan Musyawarah Nasional (Munas) Nahdlatul Ulama (NU), yang disiarkan melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (23/6/2026).
“Sekarang kita sudah tutup kurang lebih 240 yang kita tutup. Enggak ada yang untung, rugi terus,” ujar Prabowo.
Prabowo mengaku sempat terkejut setelah mengetahui jumlah perusahaan milik negara yang sebenarnya jauh lebih banyak dibanding perkiraannya sebelum menjabat sebagai presiden. Ia mengira jumlah BUMN hanya sekitar 300 perusahaan, namun setelah menerima laporan resmi, total entitas yang berada di bawah negara ternyata telah menembus lebih dari 1.000.
“Saya kira perusahaan BUMN itu jumlahnya 300. Waktu saya jadi presiden baru saya tahu jumlahnya seribu lebih,” katanya.
Menurut Prabowo, proses restrukturisasi perusahaan negara masih akan terus berlanjut. Pemerintah, kata dia, berkomitmen menutup perusahaan-perusahaan yang dinilai tidak produktif dan terus membebani keuangan negara. “Kita ujungnya akan menutup kurang lebih 800 perusahaan negara. Minimal 700 lah,” ujarnya.
Presiden menilai kebijakan tersebut telah memberikan dampak signifikan terhadap efisiensi anggaran negara. Penghematan yang diperoleh disebut mencapai nilai triliunan rupiah karena pemerintah tidak lagi menanggung berbagai biaya operasional perusahaan yang terus merugi, termasuk pembayaran gaji jajaran direksi dan komisaris.
“Sudah kita tutup, kita menghemat triliunan. Hanya dari menutup perusahaan-perusahaan yang enggak benar,” kata Prabowo.
Dalam kesempatan itu, Prabowo juga menyoroti dugaan penyimpangan yang menurutnya terjadi di sejumlah perusahaan negara yang terus mengalami kerugian. Ia menilai kondisi tersebut kerap dimanfaatkan untuk menutupi praktik korupsi yang dilakukan oleh pihak internal perusahaan.
“Dan itu caranya para direksi itu nutupi korupsi mereka,” ucapnya.
Meski telah menyampaikan jumlah perusahaan yang ditutup dan target penataan BUMN ke depan, Prabowo belum mengungkap daftar perusahaan atau entitas yang telah dihentikan operasionalnya. Ia juga belum merinci nilai pasti penghematan anggaran negara yang dihasilkan dari kebijakan tersebut.
