Ekbis

Industri Sawit Jadi Penopang Ekonomi, 41 Persen Perkebunan Dimiliki Rakyat

Penulis: Kiki JuandaEditor: Eko Yudiono
×

Industri Sawit Jadi Penopang Ekonomi, 41 Persen Perkebunan Dimiliki Rakyat

Sebarkan artikel ini
Industri sawit menopang ekonomi Indonesia dan menjadi sumber penghidupan 16 juta orang. GAPKI dan PWI dorong literasi serta pemberitaan berimbang.
Example 468x60

SURABAYA, Jatim Mandiri – Industri kelapa sawit memiliki peran strategis dalam menopang perekonomian nasional. Selain menjadi sumber devisa dan bahan baku berbagai produk kebutuhan sehari-hari, sektor ini juga menjadi tumpuan hidup sekitar 16 juta orang. Bahkan, sekitar 41 persen perkebunan sawit di Indonesia merupakan milik rakyat.

Besarnya kontribusi tersebut menjadi salah satu pokok pembahasan dalam Workshop Jurnalistik PWI–GAPKI bertema “Industri Sawit Nasional, Kontribusi dan Prinsip Sustainability” yang digelar Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) bersama Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) di Surabaya, Rabu (18/11/2026).

Tampilkan Gambar Gambar dari jatimmandiri.id

Workshop tersebut merupakan kegiatan kedua setelah sebelumnya diselenggarakan di Yogyakarta. Acara ini diikuti wartawan dari berbagai media dan organisasi profesi, serta dihadiri Ketua PWI Pusat Akhmad Munir, Ketua PWI Jawa Timur Luthfi L. Hakim, dan jajaran pengurus pusat GAPKI.

Dalam forum tersebut, para pembicara menekankan pentingnya pemberitaan industri sawit yang akurat, berimbang, dan berbasis data. Hal itu dinilai penting karena komoditas strategis nasional tersebut masih menghadapi berbagai stigma negatif, meskipun kontribusinya terhadap perekonomian cukup besar.

Sawit menopang ekonomi nasional

Eddy menjelaskan, produk turunan kelapa sawit telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat sehari-hari. Mulai sabun, pasta gigi, lipstik, krimer kopi, hingga biodiesel, semuanya memanfaatkan hasil olahan sawit.

Menurutnya, industri sawit juga berulang kali menjadi salah satu penopang ekonomi Indonesia ketika menghadapi masa sulit, seperti krisis 1998, krisis 2008, hingga pandemi Covid-19.

“Ketika Covid, saat industri lain melakukan PHK, kami justru merekrut karyawan baru,” ujarnya.

Saat ini, sekitar 16 juta orang menggantungkan hidup pada industri sawit. Selain menyerap tenaga kerja, perkebunan sawit turut mendorong pertumbuhan wilayah terpencil hingga berkembang menjadi pusat-pusat ekonomi baru.

Namun, Eddy menyayangkan masih kuatnya pandangan negatif terhadap industri tersebut. Ia menggambarkan sawit sebagai sektor yang dibutuhkan masyarakat, tetapi sekaligus kerap mendapat penolakan.

Baca Juga  Surabaya Dinobatkan Kota Wakaf Kolaboratif Terbaik 2026

“Industri sawit itu industri yang dibutuhkan, tetapi juga yang paling dibenci,” katanya.

Eddy menegaskan, GAPKI berkomitmen mendorong praktik perkebunan berkelanjutan. Salah satunya melalui penerapan sertifikasi wajib Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO). Sejumlah perusahaan anggota GAPKI juga mengikuti sertifikasi sukarela Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO).

Meski demikian, industri sawit masih menghadapi tantangan, termasuk penerapan European Union Deforestation Regulation (EUDR). Menurut Eddy, terdapat perbedaan definisi deforestasi antara Uni Eropa dan Indonesia. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan persoalan, misalnya ketika kebun karet milik rakyat dialihkan menjadi perkebunan sawit.

Terkait kebakaran lahan, Eddy juga menyoroti ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Ketentuan kearifan lokal yang memperbolehkan pembakaran terbatas bagi masyarakat adat, menurutnya, berpotensi disalahgunakan oleh oknum.

Di sisi lain, perusahaan dapat dikenai tanggung jawab mutlak atau strict liability apabila kebakaran terjadi di wilayah konsesinya.

“Tidak mungkin perusahaan membakar asetnya sendiri,” tegasnya.

Ia menambahkan, perusahaan anggota GAPKI juga ikut membantu pemadaman kebakaran di luar wilayah konsesi. Bahkan, sejumlah perusahaan menyiagakan tim selama berbulan-bulan untuk mengantisipasi kebakaran di kawasan sekitar perkebunan.

Produktivitas perkebunan perlu ditingkatkan

Tantangan berikutnya adalah menjaga keseimbangan antara kebutuhan dalam negeri dan kemampuan produksi. Eddy mengingatkan bahwa kebutuhan minyak sawit domestik terus meningkat, terutama untuk memenuhi program biodiesel.

Kebutuhan bahan baku biodiesel diperkirakan naik dari sekitar 13,7 juta ton menjadi 17,4 juta ton pada tahun depan. Sementara itu, produksi sawit diperkirakan stagnan, bahkan berpotensi turun sekitar 3 juta ton akibat dampak El Niño.

“Kita tidak mungkin mengorbankan konsumsi dalam negeri,” ujarnya.

Menurut Eddy, peningkatan kebutuhan domestik perlu diimbangi dengan produktivitas perkebunan agar tidak mengganggu potensi ekspor maupun memicu kenaikan harga minyak sawit.

GAPKI, lanjutnya, mendorong peningkatan produksi melalui intensifikasi. Sejumlah upaya dilakukan bersama Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS), antara lain mendatangkan serangga penyerbuk baru serta memperkenalkan bibit yang lebih tahan terhadap kekeringan dan memiliki batang pendek.

Baca Juga  OJK Batasi Kepemilikan Bursa Efek Maksimal 5 Persen

Namun, upaya tersebut perlu dibarengi peremajaan perkebunan sawit rakyat. Eddy menyebut produktivitas kebun rakyat yang belum diremajakan rata-rata sekitar 10 ton per hektare per tahun. Sementara itu, kebun yang telah menjalani peremajaan dapat menghasilkan sekitar 20–22 ton per hektare per tahun.

Karena itu, ia mendorong pemerintah memberikan jaminan penghidupan bagi petani selama masa peremajaan. Pemerintah juga diharapkan membantu menyelesaikan persoalan legalitas lahan petani yang berada di kawasan hutan.

Eddy turut menegaskan posisi Indonesia sebagai produsen sekaligus konsumen minyak sawit terbesar di dunia. Dengan posisi tersebut, Indonesia memiliki pengaruh besar terhadap pembentukan harga di pasar global.

“Yang memengaruhi harga dunia itu kita,” katanya.

Ia mendukung rencana pemerintah menghidupkan bursa sawit dalam negeri. Selain itu, kehadiran BUMN ekspor DSI sebagai perantara tunggal diharapkan dapat memperkuat kepercayaan antara pemerintah dan pelaku industri.

Dalam kegiatan tersebut, Eddy bersama Sekretaris Jenderal GAPKI Hadi Sugeng Wahyudiono juga menyerahkan cendera mata berupa batik sawit kepada Ketua PWI Pusat dan Ketua PWI Jawa Timur. Batik yang dibuat perajin Yogyakarta tersebut menggunakan malam atau lilin berbahan sawit, bukan minyak bumi.

Wartawan didorong memperkuat literasi sawit

Ketua PWI Pusat Akhmad Munir menilai hubungan masyarakat dengan industri sawit memiliki dinamika tersendiri. Di satu sisi, sektor ini memberikan kontribusi besar bagi perekonomian, tetapi di sisi lain menghadapi berbagai persoalan, baik di tingkat nasional maupun geopolitik.

Karena itu, ia meminta wartawan memperluas wawasan dan pemahaman mengenai industri sawit serta persoalan lingkungan.

“Teman-teman wartawan harus banyak membaca dan meliterasi diri terkait lingkungan dan kelapa sawit,” ujarnya.

Munir menyebut sawit sebagai anugerah bagi Indonesia yang harus dikelola secara seimbang dan berkelanjutan demi kepentingan rakyat dan bangsa.

Baca Juga  Kabar Baik Pemegang Saham, Telkom Siapkan Dividen 90 Persen

Ia menjelaskan, wartawan memiliki tiga peran penting dalam mengawal industri sawit. Pertama, mendalami regulasi serta mendorong lahirnya kebijakan yang mampu melindungi industri sawit tanpa membangun stigma negatif.

Kedua, membantu meningkatkan literasi masyarakat dan petani agar memahami aturan, melakukan peremajaan kebun, serta tidak membuka lahan dengan cara membakar.

Ketiga, memahami posisi sawit dalam konteks geopolitik. Dengan demikian, Indonesia dapat mempertahankan perannya dalam menentukan arah kebijakan industri sawit dunia, mulai dari harga, pengembangan industri, hingga distribusi.

Munir juga memperkirakan kebijakan moratorium perluasan lahan tidak akan diberlakukan secara terus-menerus apabila kebutuhan sawit di tingkat nasional dan global terus meningkat.

Ia berpesan agar wartawan tetap mengawal industri sawit dengan mengedepankan keseimbangan dan akurasi pemberitaan. Namun, pelaku industri juga harus menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan yang berlaku.

“Sebaliknya, industri sawit juga harus patuh aturan,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Akhmad Munir sekaligus membuka secara resmi Workshop Jurnalistik PWI–GAPKI.

Sementara itu, Ketua PWI Jawa Timur Luthfi L. Hakim menegaskan bahwa besarnya kontribusi industri sawit membuat berbagai persoalan di sektor tersebut tidak lagi sebatas persoalan sektoral maupun lokal, melainkan telah menjadi persoalan nasional.

Menurut Luthfi, workshop ini bertujuan memberikan pemahaman kepada wartawan mengenai industri sawit secara menyeluruh, mulai dari sektor hulu hingga hilir.

“Kami tidak bermaksud menjadi juru bicara atau corong industri, tetapi menyampaikan hal yang benar,” ujarnya.

Ia menilai stigma negatif terhadap sawit, mulai dari isu deforestasi hingga kebakaran hutan dan lahan, telah berkembang kuat di tengah masyarakat. Karena itu, wartawan memiliki tanggung jawab untuk meluruskan informasi yang keliru, sekaligus tetap menjalankan fungsi pengawasan dan menyampaikan kritik apabila ditemukan pelanggaran.

“Kalau produk jurnalistik tidak memberi nilai, kita menjadi tidak penting,” katanya.

Example 300250

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Ekbis

Jakarta, Jatimmandiri.id – Pemerintah berencana mengembalikan hasil penghematan belanja negara kepada masyarakat melalui tambahan anggaran untuk pemerintah daerah. Presiden Prabowo…

Ekbis

Jakarta, Jatimmandiri.id – Penguatan hubungan antara perusahaan besar dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menjadi salah satu agenda…