HukrimKota Besar

Kasus Dugaan Penyimpangan Anggaran KBS: 4 Petinggi Diperiksa Kejati Jatim, Isu Permintaan Rp2,5 Miliar Mencuat

Penulis: Moris MangkeEditor: Hari Agung
×

Kasus Dugaan Penyimpangan Anggaran KBS: 4 Petinggi Diperiksa Kejati Jatim, Isu Permintaan Rp2,5 Miliar Mencuat

Sebarkan artikel ini
Kbs
Masbuhin, kuasa hukum yang ditunjuk oleh pihak PT TS KBS (tengah).
Example 468x60

Intisari Berita:

Tampilkan Gambar Gambar dari jatimmandiri.id
  • Tim penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dijadwalkan memeriksa empat petinggi PD TS KBS—terdiri dari 1 anggota Bawas, 2 Direksi, serta Kepala Departemen Keuangan—pada Kamis (19/11/2026) terkait dugaan penyimpangan anggaran.
  • Penyidik turut mendalami kabar permintaan uang Rp2,5 miliar oleh pengacara berinisial MS dengan iming-iming penghentian perkara serta dugaan pencatutan nama Korps Adhyaksa di Perak dan Kejati.
  • Kuasa hukum pihak PD TS KBS, Masbuhin, menegaskan pencairan kas perusahaan dipicu situasi krisis tanpa aliran dana ke kantong pribadi kliennya, sekaligus membuka peluang meluasnya perkara ke dugaan penipuan dan penggelapan.

Surabaya, Jatim Mandiri – Penanganan perkara dugaan penyimpangan anggaran di Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya (PD TS KBS) terus bergulir di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Kejati Jatim). Tim penyidik dijadwalkan memeriksa empat petinggi kebun binatang tersebut pada Kamis (19/11/2026), yang mencakup 1 anggota Badan Pengawas (Bawas), 2 Direksi, serta Kepala Departemen Keuangan.

Di tengah berjalannya penyidikan, muncul informasi mengenai dugaan upaya penghentian perkara dengan imbalan uang senilai Rp2,5 miliar atas permintaan seorang pengacara berinisial MS yang kini turut didalami oleh penyidik.

Penjelasan Kuasa Hukum PD TS KBS Soal Pencairan Kas dan Situasi Krisis

Menanggapi perkembangan perkara tersebut, Masbuhin selaku kuasa hukum yang ditunjuk oleh pihak PT TS KBS menjelaskan bahwa peristiwa yang menjerat kliennya bukanlah kejahatan yang dilandasi keserakahan maupun niat jahat (mens rea) untuk memperkaya diri sendiri.

Ia memaparkan bahwa pencairan kas perusahaan terjadi di bawah tekanan situasi krisis disertai kekeliruan prosedur administrasi demi menjaga kestabilan operasional kebun binatang. Terkait beredarnya kabar permintaan uang oleh oknum pengacara, Masbuhin memandangnya sebagai rangkaian konsekuensi dari situasi tersebut.

Baca Juga  Dukung Gerakan Indonesia ASRI, Cak Yebe Ajak Pemuda Garap Ekonomi Berbasis Lingkungan

“Permintaan uang oleh oknum pengacara itu kami nilai sebagai hukum sebab akibat,” tuturnya dalam konferensi pers, Rabu (18/11/2026).

Masbuhin menegaskan tidak ada satu rupiah pun dari dana tersebut yang mengalir ke kantong pribadi ataupun dinikmati oleh keempat kliennya.

“Seluruh rangkaian kejadian berawal dari kepanikan dan keinginan menjaga marwah institusi, agar operasional konservasi satwa tidak terganggu,” tuturnya.

Menjunjung Etika Profesi dan Asas Praduga Tak Bersalah

Sebagai sesama advokat, Masbuhin menyatakan enggan terseret dalam polemik saling menghakimi sejawatnya yang diduga menerima aliran dana tersebut. Ia menekankan komitmennya untuk tetap menghormati koridor etik profesi.

“Sesama penegak hukum, kami menjunjung tinggi etika profesi (officium nobile) dan asa praduga tak bersalah. Bukan kapasitas maupun urusan kami untuk menunjuk hidung, mengomentari, apalagi menghakimi pihak lain. Intinya persoalan tersebut adalah hukum sebab akibat,” tegasnya.

Potensi Melebar ke Pidana Penipuan dan Pencatutan Nama Kejaksaan

Masbuhin memastikan pihak kliennya akan bersikap kooperatif selama proses hukum berlangsung. Ia menilai perkara ini tidak menutup kemungkinan bakal melebar di luar konstruksi tindak pidana korupsi menuju dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan uang KBS.

“Karena faktanya ada dugaan janji menutup perkara, ada permintaan uang, ada juga pencatutan nama Korp Adhyaksa di Perak dan Kejati. Sehingga kami yakin seyakin-yakinnya semua itu kebohongan,” bebernya.

Keyakinan tersebut didasari pengalaman Masbuhin selama mendampingi para kliennya sejak kantor hukum Masbuhin & Partners dipercaya menangani perkara ini pada Maret 2026. Menurutnya, penyidik Kejati Jatim bekerja secara humanis, objektif, profesional, serta berdedikasi tinggi.

“Tugas kami semata-mata memastikan fakta yang dialami anggota Bawas, dua direksi dan Kabag Keuangan terungkap secara jujur dan objektif,” katanya.

Baca Juga  DPRD Surabaya Sorot Sanksi Bendera Hitam Kampung Pancasila

“Mengenai siapa saja pihak lain yang dinilai memiliki keterkaitan maupun pertanggungjawaban hukum dalam konstruksi perkara ini, kami percayakan sepenuhnya kepada kecermatan dan kewenangan penyidik Kejati Jatim,” pungkasnya.

Example 300250

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *