Jakarta, Jatimmandiri.id – Penguatan hubungan antara perusahaan besar dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menjadi salah satu agenda penting dalam revisi Undang-Undang tentang Kamar Dagang dan Industri (Kadin). Pemerintah mengusulkan perluasan peran organisasi tersebut agar tidak hanya mewakili kepentingan dunia usaha, tetapi juga menjadi penghubung dalam meningkatkan kapasitas dan daya saing UMKM.
Usulan itu disampaikan Menteri Perdagangan Budi Santoso saat menyerahkan daftar inventarisasi masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kadin dalam rapat kerja bersama Komisi VI DPR RI di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (16/11).
Dalam DIM tersebut, pemerintah menginginkan Kadin mengambil peran lebih luas dalam pengembangan sumber daya manusia, peningkatan kompetensi tenaga kerja, transformasi digital, hingga perluasan kemitraan antarpelaku usaha.
“Pemerintah mendukung peran Kadin dalam pendidikan dan pelatihan vokasi, penyusunan SKKNI (standar kompetensi kerja nasional Indonesia), transformasi digital, promosi investasi, kemitraan usaha besar dengan UMKM, serta pembinaan hubungan antara pelaku usaha dan pekerja,” kata Budi.
Selain memperkuat fungsi pembinaan, pemerintah juga mengusulkan Kadin memfasilitasi pemberian keanggotaan bagi pelaku usaha yang sedang mendaftarkan badan usaha maupun mengurus perizinan perusahaan. Kebijakan tersebut diharapkan memperluas basis keanggotaan sekaligus menjangkau lebih banyak UMKM di berbagai daerah.
RUU Kadin merupakan inisiatif DPR untuk memperbarui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kadin. Dalam proses pembahasannya, pemerintah menugaskan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan, Menteri UMKM, Menteri Sekretaris Negara, serta Menteri Hukum sebagai perwakilan pemerintah bersama DPR.
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Adisatrya Suryo Sulisto menilai pembaruan regulasi diperlukan agar Kadin semakin efektif menjalankan fungsi strategisnya dalam ekosistem perekonomian nasional.
Menurutnya, UMKM masih menghadapi sejumlah kendala, mulai dari produktivitas, akses pasar, hingga pemenuhan standar global. Karena itu, penguatan kelembagaan Kadin diharapkan dapat membuka peluang kolaborasi yang lebih luas antara perusahaan besar dan usaha kecil.
“Kadin perlu diperkuat agar tidak hanya berperan sebagai wadah komunikasi dan representasi dunia usaha, tetapi juga mampu menjadi jembatan antara dunia usaha dan kebijakan pemerintah, memperkuat keterhubungan antara pelaku usaha besar dan UMKM, serta memberikan manfaat nyata bagi anggotanya,” kata Adisatrya.
Melalui revisi undang-undang tersebut, pemerintah dan DPR berharap Kadin semakin berperan dalam memperkuat ekosistem usaha nasional, memperluas kesempatan kemitraan, serta meningkatkan kemampuan UMKM menghadapi persaingan pasar yang semakin kompetitif.












