Jakarta, Jatimmandiri.id – Perlindungan ekosistem laut kini menjadi salah satu agenda penting Indonesia dalam memperjuangkan aksi iklim global. Pemerintah mendorong mangrove, padang lamun, dan terumbu karang memperoleh pengakuan lebih kuat dalam kebijakan perubahan iklim dunia, sekaligus membuka akses pendanaan internasional untuk mempercepat rehabilitasi dan konservasi kawasan pesisir.
Komitmen tersebut disampaikan Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Irwan Meilano menjelang Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-31 (COP31) yang akan berlangsung di Antalya, Turkiye. Indonesia menginginkan sektor kelautan tidak hanya menjadi bagian dari pembahasan lingkungan, tetapi juga masuk dalam pilar utama pendanaan dan adaptasi perubahan iklim.
“Keputusan COP31 perlu mengakui laut sebagai bagian dari solusi perubahan iklim. Hasil dan pesan utama dari dialog tahun ini harus terintegrasi secara nyata ke dalam pilar-pilar aksi iklim, terutama pendanaan dan adaptasi,” ujar Irwan dalam siaran resmi KKP di Jakarta, Senin.
Dalam Dialog Laut dan Perubahan Iklim sebagai kegiatan pendamping COP31 pada Rabu (11/11), Indonesia mengajukan tiga prioritas. Pertama, memperkuat hasil COP31 agar memberikan pengakuan terhadap kontribusi ekosistem laut. Kedua, menjaga keberlanjutan kerja sama kelautan dalam Konvensi Kerangka Kerja Perubahan Iklim PBB (UNFCCC). Ketiga, mempercepat pelaksanaan aksi iklim berbasis ekosistem laut.
Menurut Irwan, mangrove, padang lamun, dan terumbu karang memiliki peran strategis dalam menjaga keseimbangan lingkungan, memperkuat ketahanan pangan, serta menopang kehidupan ekonomi masyarakat pesisir.
Indonesia juga mendukung penyusunan peta jalan kelautan multiyears yang selaras dengan Perjanjian Paris. Kerangka kerja tersebut diharapkan memperluas kolaborasi antarnegara tanpa menambah beban pelaporan.
Dari sisi implementasi, Indonesia telah memasukkan ekosistem mangrove dan padang lamun dalam dokumen Second Nationally Determined Contribution (NDC). Salah satu target yang ditetapkan adalah rehabilitasi mangrove seluas 600.000 hektare.
Pemerintah juga memperkuat regulasi nasional untuk pengembangan pendanaan karbon biru melalui penyusunan peraturan menteri mengenai Nilai Ekonomi Karbon di sektor kelautan.
Namun, Irwan menilai realisasi berbagai komitmen tersebut masih membutuhkan dukungan internasional. Karena itu, Indonesia mengusulkan perluasan akses pendanaan hibah, bantuan pengembangan proyek, perbaikan sistem pelacakan pendanaan kelautan, serta peningkatan kapasitas negara dalam mengembangkan potensi karbon biru.
“Banyak komitmen kelautan masih bergantung pada dukungan. Kita membutuhkan akses yang lebih luas terhadap pendanaan hibah, dukungan pengembangan proyek, pelacakan pendanaan kelautan yang lebih baik, serta penguatan kapasitas agar potensi karbon biru dapat diwujudkan menjadi aksi iklim nyata,” kata Irwan.
Melalui agenda COP31, Indonesia berharap potensi ekosistem laut dapat diterjemahkan menjadi program nyata yang memberikan manfaat bagi ketahanan iklim, lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat pesisir.












