Jakarta, Jatimmandiri.id – Perkembangan kecerdasan buatan (AI) mulai mengubah cara kerja pengelola perpustakaan. Di tengah kemudahan otomatisasi pengolahan informasi dan koleksi, pustakawan dituntut meningkatkan kemampuan berpikir kritis, kreativitas, serta kualitas pelayanan kepada masyarakat agar tidak sekadar bergantung pada teknologi.
Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas) E Aminudin Aziz menegaskan, kehadiran AI seharusnya menjadi instrumen pendukung pekerjaan, bukan pengganti peran manusia dalam pengelolaan pengetahuan. Kemampuan pustakawan dalam menilai, memverifikasi, dan memastikan keakuratan informasi tetap menjadi faktor penting dalam pelayanan perpustakaan.
“Jadi, tetap saja yang namanya manusia tidak bisa digantikan oleh kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan biarlah memfasilitasi,” ujar dia dalam keterangan di Jakarta, Kamis (12/11).
Pernyataan tersebut disampaikan saat pengukuhan pengurus Forum Perpustakaan Umum Indonesia (FPUI) dan Forum Perpustakaan Khusus Indonesia (FPK-I) periode 2025–2028 di Jakarta, Rabu (11/11).
Aminudin menjelaskan, AI dapat dimanfaatkan untuk mempercepat berbagai pekerjaan teknis. Di antaranya pengolahan data Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM), penyusunan metadata koleksi, hingga mendeteksi kerusakan naskah. Meski demikian, hasil pemrosesan teknologi tetap harus ditelaah pustakawan agar informasi yang dihasilkan akurat dan sesuai standar pengelolaan koleksi.
Ia juga mendorong pustakawan menerapkan pendekatan thinking and acting beyond machines. Konsep tersebut menekankan kemampuan berpikir dan bertindak melampaui kapasitas mesin melalui penalaran serta penilaian kritis. Dengan begitu, perkembangan teknologi justru menjadi kesempatan untuk meningkatkan kompetensi dan kreativitas tenaga perpustakaan.
Ketua FPUI Nasrudin Djoko Surjono menilai penggunaan AI dapat mengurangi beban pekerjaan administratif atau back office. Teknologi tersebut, misalnya, bisa membantu katalogisasi, klasifikasi, serta penyusunan sinopsis koleksi.
Efisiensi pekerjaan itu diharapkan memberi ruang lebih besar bagi pustakawan untuk berinteraksi langsung dengan pengunjung dan mengembangkan kegiatan literasi.
“Teknologi itu membantu kita untuk bekerja dengan mempersingkat waktu. Penggantian waktu itu harus kita kompensasi dengan layanan yang lebih baik kepada masyarakat,” katanya.
Sementara itu, Ketua FPK-I Farli Elnumeri memperkenalkan program Paspor Perpustakaan (Library Passport) untuk meningkatkan kunjungan masyarakat ke perpustakaan khusus di berbagai daerah.
Program tersebut menyediakan direktori awal 30 perpustakaan khusus di Jakarta dan sejumlah daerah. Pengunjung juga dapat mencatat perjalanan kunjungan dengan mengumpulkan stempel dari setiap perpustakaan yang didatangi.
Farli berharap program tersebut semakin mengenalkan keberadaan perpustakaan khusus kepada masyarakat. Selain meningkatkan minat kunjung, inisiatif ini diharapkan memperluas jejaring dan memperkuat kolaborasi antarlembaga perpustakaan
