Jeddah, Jatimmandiri.id – Menjelang berakhirnya rangkaian ibadah haji 1447 H/2026 M, Satuan Tugas (Satgas) Haji terus memperkuat upaya perlindungan terhadap jemaah Indonesia melalui peningkatan koordinasi dengan otoritas Kerajaan Arab Saudi.
Komitmen tersebut ditunjukkan melalui pertemuan antara Wakapolri Dedi Prasetyo dengan perwakilan Presidency of State Security (PSS) Arab Saudi di Bandara Internasional King Abdul Aziz, Jeddah, Senin (1/6/2026).
Pertemuan tersebut turut dihadiri Kepala Biro Kerja Sama Internasional PSS Brigjen Muhammad Al Qohtoni beserta jajaran. Sementara dari delegasi Polri hadir Ses NCB Interpol Indonesia Divhubinter Polri Brigjen Pol. Untung Widyatmoko serta Atase Polri KBRI Riyadh Kombes Pol. Bambang Yudhantara Salamun.
Dalam kesempatan itu, Wakapolri menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Arab Saudi atas dukungan pelayanan dan pengamanan selama pelaksanaan ibadah haji, sehingga jemaah Indonesia dapat beribadah dengan aman dan tertib.
Ia menegaskan komitmen untuk terus memperkuat sinergi antara Satgas Haji, Kementerian Haji dan Umrah RI, serta berbagai instansi terkait guna memastikan penyelenggaraan haji berjalan optimal dan memberikan perlindungan maksimal kepada jemaah.
Indonesia dan Arab Saudi juga sepakat meningkatkan kerja sama di berbagai bidang, mulai dari pengamanan, perlindungan warga negara, hingga pertukaran pengalaman dan peningkatan kualitas pelayanan jemaah.
Penguatan kerja sama tersebut mencakup peningkatan koordinasi, pertukaran informasi, penguatan kapasitas kelembagaan, serta pemanfaatan teknologi dalam mendukung tata kelola dan pengamanan haji, mulai dari keberangkatan hingga kepulangan jemaah ke Tanah Air.
Selain itu, kedua pihak turut bertukar pengalaman terkait praktik terbaik dalam pengelolaan keamanan dan pelayanan jemaah. Pengalaman Arab Saudi dalam mengelola jutaan jemaah dengan dukungan teknologi modern dinilai menjadi referensi penting bagi Indonesia.
PSS Arab Saudi juga mengapresiasi hubungan baik yang telah terjalin selama ini. Indonesia dinilai sebagai mitra strategis yang berkontribusi besar dalam kelancaran penyelenggaraan ibadah haji.
Evaluasi Jadi Dasar Peningkatan Layanan
Pertemuan tersebut juga dimanfaatkan sebagai forum evaluasi penyelenggaraan haji tahun ini guna meningkatkan kualitas pelayanan, pengamanan, dan perlindungan jemaah di masa mendatang.
Berdasarkan data Subsatgas Gakkum Satgas Haji dan Umrah 2026 hingga 29 Mei, tercatat 29 laporan polisi dan 30 laporan informasi dengan 26 tersangka. Jumlah korban mencapai 550 orang dengan total kerugian sekitar Rp21,7 miliar.
Penanganan kasus tersebut merupakan hasil sinergi Dittipidter Bareskrim Polri bersama jajaran Polda di berbagai daerah. Selain penegakan hukum, Satgas Haji juga melakukan langkah pencegahan melalui edukasi masyarakat, pengawasan keberangkatan, serta koordinasi lintas instansi.
Kadiv Humas Polri Johnny Eddizon Isir menyebut evaluasi ini menjadi modal penting dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan haji ke depan.
“Melalui evaluasi menyeluruh dan penguatan koordinasi, diharapkan pelayanan dan perlindungan jemaah Indonesia dapat semakin optimal,” ujarnya.
Ia menambahkan, sebagai negara dengan jumlah jemaah haji terbesar di dunia, Indonesia membutuhkan sistem perlindungan yang kuat, adaptif, dan terintegrasi.
Penguatan koordinasi, pemanfaatan teknologi, peningkatan literasi masyarakat, serta sinergi antarinstansi menjadi kunci utama dalam memastikan jemaah dapat menjalankan ibadah dengan aman dan nyaman.
Ke depan, tantangan penyelenggaraan haji tidak hanya pada aspek pelayanan, tetapi juga edukasi masyarakat, kepatuhan terhadap regulasi, serta penguatan sistem pengawasan yang adaptif.
Polri menegaskan komitmennya untuk terus mendukung kebijakan pemerintah dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji, sekaligus memperkuat perlindungan warga negara Indonesia di luar negeri.
