Intisari Berita:
- Komisi D DPRD Kota Surabaya mendorong Pemkot memprioritaskan pembenahan sarana dan prasarana (sarpras) sekolah dalam alokasi RAPBD 2027 Dinas Pendidikan yang mencapai Rp2,03 triliun.
- Ketua Fraksi Gerindra DPRD Surabaya, Ajeng Wira Wati, mengingatkan penanganan infrastruktur sekolah jangan kaku menunggu status rusak berat sebelum digelontorkan intervensi anggaran daerah.
- DPRD turut mengapresiasi alokasi tambahan Rp31 miliar guna menuntaskan defisit 1.800 guru reguler dan guru pendamping khusus (GPK) di jenjang SD hingga SMP.
Surabaya, Jatim Mandiri — Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya melalui Dinas Pendidikan untuk memberikan porsi perhatian lebih terhadap pemenuhan sarana dan prasarana (sarpras) sekolah dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2027. Akselerasi kualitas pendidikan dinilai tidak boleh hanya bertumpu pada pos tenaga pendidik, melainkan wajib diimbangi kelayakan fisik gedung dan ruang belajar mengajar.
Desakan strategis tersebut disuarakan oleh Anggota Komisi D sekaligus Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Surabaya, Ajeng Wira Wati, usai menghadiri rapat kerja pembahasan RAPBD 2027 bersama jajaran Dinas Pendidikan Kota Surabaya. Rapat tersebut membedah proyeksi pagu anggaran Dinas Pendidikan Kota Surabaya untuk tahun anggaran 2027 yang menembus angka sekitar Rp2,03 triliun.
Menurut Ajeng, gelombang aspirasi dan keluhan warga yang masuk ke meja legislatif hingga saat ini masih didominasi persoalan keterbatasan fasilitas penunjang serta kerusakan fisik gedung sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) yang berada di bawah yurisdiksi kewenangan Pemkot Surabaya.
“Intinya, kita memastikan tidak hanya melakukan monitoring spending atau penggunaan anggaran, tetapi juga memastikan realisasinya. Karena fokus kewenangan Pemkot Surabaya adalah SD dan SMP. Ternyata, keluhan masyarakat masih berkaitan dengan bangunan sekolah dan sarana-prasarana,” tegas Ajeng dalam keterangannya, Minggu (8/11/2026).
Perbaikan Gedung Jangan Tunggu Rusak Berat
Ketua Fraksi Partai Gerindra di DPRD Kota Surabaya tersebut, secara khusus menyoroti urgensi penanganan sarpras yang menuntut langkah komprehensif, mulai dari penambahan ruang kelas baru, rehabilitasi berat, hingga pembangunan gedung secara vertikal akibat keterbatasan lahan perkotaan. Kendati perbaikan ringan dapat ditopang melalui pos dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), intervensi struktural skala besar mutlak memerlukan sokongan kas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Dirinya mengingatkan birokrasi pendidikan agar tidak kaku terjebak dalam sekat prosedur administratif. Pemkot diminta sigap melakukan mitigasi perbaikan sejak dini tanpa harus menunggu kondisi gedung masuk ke fase rusak parah atau runtuh.
“Kalau kita hanya menunggu prosedur, misalnya sekolah harus masuk kategori rehab berat terlebih dahulu baru bisa dibantu Dinas Pendidikan, tentu ini perlu menjadi perhatian. Karena itu, kalau memang masih ada ruang anggaran, sebaiknya difokuskan juga untuk perbaikan sarana dan prasarana pendidikan,” lanjut Politisi Perempuan peraih penghargaan Radar Surabaya Awards 2026 atas komitmennya dalam pemberdayaan perempuan tersebut.
Di samping ketahanan fisik bangunan sekolah, Ajeng turut mendorong penyediaan Lembar Kerja Siswa (LKS) secara merata. Ketersediaan instrumen ajar tersebut dipandang vital dalam mendongkrak kompetensi peserta didik sekaligus memperlancar kegiatan belajar mengajar harian di kelas.
Tambahan Anggaran Rp31 Miliar untuk Penuhi Kebutuhan 1.800 Guru
Terkait pos sumber daya manusia (SDM), parlemen mengapresiasi langkah Pemkot Surabaya yang telah mengalokasikan tambahan anggaran sekitar Rp31 miliar guna merekrut serta memenuhi kebutuhan tenaga pendidik di satuan SD dan SMP. Berdasarkan kalkulasi dalam rapat kemitraan tersebut, Kota Surabaya tercatat masih mengalami kekurangan sekitar 1.800 guru, baik formasi guru reguler maupun Guru Pendamping Khusus (GPK) bagi peserta didik inklusi.
Ajeng yang juga Ketua OKK (Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan) Gerindra Surabaya itu, membeberkan bahwa kendala pemenuhan formasi pendidik selama ini terganjal regulasi ketat serta mekanisme persetujuan birokrasi dari pemerintah pusat. Regulasi teranyar kini membuka ruang fleksibilitas bagi pemerintah daerah untuk mengangkat tenaga pendidik secara mandiri berlandaskan kapasitas fiskal APBD dan kebutuhan riil wilayah.
Prioritaskan Pendidik Magang dan Guru Pengabdian Lama
Menyambut terbukanya ruang rekrutmen formasi pendidik pada tahun anggaran 2027 mendatang, Ajeng menekankan prinsip keadilan rekrutmen. Pemkot Surabaya didesak memprioritaskan para guru yang telah membuktikan dedikasinya, baik melalui program magang di lingkungan pemerintah kota maupun guru-guru senior yang telah lama mengabdi di sekolah negeri serta swasta.
Besarnya plafon anggaran pendidikan senilai Rp2,03 triliun pada RAPBD 2027 diharapkan tidak berhenti pada besaran nominal, melainkan tepat sasaran dalam menjawab tiga pilar utama: pemerataan 1.800 tenaga pendidik, pemenuhan sarana ajar LKS, dan modernisasi fisik gedung sekolah yang layak serta aman bagi anak-anak di Kota Surabaya.
