Jakarta, Jatim Mandiri,- Sejumlah perguruan tinggi di Indonesia memilih tidak terlibat langsung dalam pembangunan maupun pengelolaan dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Penolakan tersebut muncul karena kampus menilai keterlibatan operasional dalam program tersebut tidak sejalan dengan fungsi utama perguruan tinggi yang berlandaskan Tri Dharma, yakni pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
Wakil Rektor Bidang Pengelolaan Sumber Daya Manusia Universitas Paramadina, Handi Risza, menegaskan kampusnya tidak memiliki rencana untuk mendirikan SPPG. Menurutnya, pembangunan dapur beserta fasilitas pendukungnya bukan bagian dari tanggung jawab perguruan tinggi.
“Kalau Paramadina diminta membuat SPPG dengan segala macam peralatannya, itu bukan tugas kami. Kami ingin fokus ke Tri Dharma,” ujarnya.
Handi menjelaskan, berdasarkan penjelasan dari Badan Gizi Nasional (BGN), SPPG yang berada di lingkungan kampus tetap harus menjalankan seluruh rangkaian program MBG sebagaimana dapur layanan gizi pada umumnya. Artinya, perguruan tinggi akan terlibat langsung dalam proses operasional program tersebut.
Menurutnya, kondisi itu berpotensi membuat kampus masuk ke ranah praktik bisnis program MBG. “Jadi, kampus terlibat praktis di proses MBG dan ujung-ujungnya akan ada unsur mencari keuntungan dari program MBG itu sendiri,” katanya.
Meski demikian, Handi menegaskan Universitas Paramadina tetap membuka peluang untuk berkontribusi melalui kajian akademik yang mendukung program MBG. Bentuk kontribusi tersebut antara lain penelitian mengenai aspek sosial-ekonomi, sistem logistik, hingga ketahanan pangan.
Sementara itu, Kepala Kantor Komunikasi Publik Universitas Padjadjaran, Dandi Supriadi, mengatakan pihaknya masih melakukan kajian mendalam terkait kemungkinan pembangunan SPPG di lingkungan kampus. Hingga saat ini, belum ada keputusan resmi yang diambil.
“Unpad belum memutuskan untuk membuka SPPG di Unpad hingga semua pertimbangan telah masuk,” ujar Dandi.
Sikap serupa sebelumnya juga disampaikan Rektor Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Fathul Wahid. Ia menilai perguruan tinggi sebaiknya tidak terlibat dalam pengelolaan dapur MBG agar tetap mampu menjaga independensi dan sikap kritis terhadap berbagai kebijakan pemerintah.
Di sisi lain, Badan Gizi Nasional memiliki pandangan berbeda terkait keterlibatan perguruan tinggi dalam program tersebut. Kepala BGN, Dadan Hindayana, menjelaskan bahwa pembangunan SPPG di kampus bukan semata-mata untuk memperluas pelaksanaan MBG, melainkan sebagai sarana pembelajaran yang relevan dengan berbagai disiplin ilmu.
Menurut Dadan, keberadaan SPPG di lingkungan akademik dapat mendorong lahirnya inovasi dan pengembangan teknologi yang mendukung pelaksanaan program MBG. Dengan keterlibatan kampus, sistem layanan gizi diharapkan menjadi lebih efektif, efisien, aman, serta ramah lingkungan.
Perbedaan pandangan ini menunjukkan bahwa keterlibatan perguruan tinggi dalam program MBG masih menjadi perdebatan. Di satu sisi, kampus ingin menjaga fokus pada fungsi akademiknya, sementara di sisi lain pemerintah melihat perguruan tinggi sebagai mitra strategis untuk mengembangkan kualitas program secara berkelanjutan.
*Ay
