Banyuwangi, Jatimmandiri.id – Upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Banyuwangi mulai menunjukkan hasil. Persentase penduduk miskin di wilayah tersebut pada 2026 turun menjadi 5,6 persen, dari 6,13 persen pada tahun sebelumnya. Penurunan ini juga tercermin dari berkurangnya jumlah penduduk miskin sebanyak 8.560 orang dalam setahun.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Banyuwangi, jumlah penduduk miskin pada Maret 2026 tercatat sebanyak 91.570 orang. Capaian tersebut melanjutkan tren penurunan kemiskinan yang berlangsung konsisten selama lima tahun terakhir.
Pada 2021, tingkat kemiskinan Banyuwangi masih mencapai 8,07 persen. Angka tersebut kemudian turun menjadi 7,51 persen pada 2022, 7,34 persen pada 2023, dan 6,54 persen pada 2024. Pada 2025, persentasenya kembali menyusut menjadi 6,13 persen sebelum mencapai 5,6 persen pada 2026.
Kepala BPS Banyuwangi Abdus Salam mengatakan, perbaikan kondisi kemiskinan tidak hanya terlihat dari penurunan persentase dan jumlah penduduk miskin. Indikator kedalaman serta keparahan kemiskinan juga menunjukkan perkembangan positif.
“Penurunan kemiskinan tidak hanya terlihat dari berkurangnya persentase dan jumlah penduduk miskin, tetapi juga diikuti penurunan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2), dan ini menunjukkan perbaikan kondisi kemiskinan, baik dari sisi rata-rata kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan maupun ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin,” kata Abdus Salam di Banyuwangi, Selasa (3/11).
Ia menjelaskan, indeks P1 mengukur jarak rata-rata pengeluaran masyarakat miskin terhadap garis kemiskinan. Sementara P2 menggambarkan tingkat ketimpangan pengeluaran di antara kelompok penduduk miskin. Kedua indikator tersebut menjadi bahan penting dalam merancang kebijakan pengentasan kemiskinan yang lebih tepat sasaran.
Menurut Abdus Salam, perubahan tingkat kemiskinan dipengaruhi sejumlah faktor, mulai perkembangan pendapatan, kesempatan kerja, aktivitas ekonomi, hingga harga kebutuhan pokok. Stabilitas harga pangan menjadi perhatian khusus karena pengeluaran makanan memiliki porsi besar dalam pembentukan garis kemiskinan.
Karena itu, menjaga daya beli masyarakat berpenghasilan rendah dinilai penting agar penurunan kemiskinan dapat terus dipertahankan.
Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menyebut capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama pemerintah, masyarakat, dan berbagai elemen daerah.
“Banyuwangi menjalankan beberapa strategi utama penanggulangan kemiskinan, yakni mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin dan rentan melalui bantuan sosial serta pemenuhan kebutuhan dasar,” katanya.
Salah satu program yang dijalankan adalah Banyuwangi Berbagi. Program ini melibatkan aparatur sipil negara (ASN) dan masyarakat untuk menyalurkan sembako serta bahan pangan berprotein kepada warga miskin kelompok desil 1 dan 2.
Pemkab juga menjalankan Rantang Kasih, yakni pemberian makanan bergizi setiap hari bagi lansia miskin yang hidup sebatang kara. Bantuan sosial dari pemerintah pusat dan daerah turut disalurkan untuk meringankan beban pengeluaran masyarakat.
“Ada juga Rantang Kasih, yakni pemberian makanan bergizi setiap hari bagi lansia miskin yang hidup sebatang kara. Selain itu, bantuan sosial dari pemerintah pusat maupun daerah juga terus disalurkan untuk meringankan beban masyarakat,” pungkas Ipuk.
