Intisari Berita:
- Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Nganjuk per Maret 2026 turun menjadi 103,65 ribu jiwa (9,70 persen).
- Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan ikut menyusut di tengah naiknya Garis Kemiskinan menjadi Rp607.303 per kapita per bulan.
- Laju pertumbuhan ekonomi Nganjuk Triwulan I 2026 menembus 6,03 persen, melampaui rata-rata Jawa Timur sebesar 5,96 persen.
Nganjuk, Jatimmandiri.id — Tren kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Nganjuk menunjukkan sinyal positif pada awal tahun 2026. Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Nganjuk mencatat jumlah penduduk miskin di wilayah ini menyusut menjadi 103,65 ribu jiwa pada Maret 2026. Angka tersebut mencerminkan penurunan sebesar 3,65 ribu jiwa jika dikomparasikan dengan kondisi Maret 2025 yang sempat menyentuh 107,30 ribu jiwa.
Secara persentase, proporsi penduduk miskin di Nganjuk berhasil ditekan ke angka satu digit, yakni turun dari 10,06 persen menjadi 9,70 persen. Pergeseran data ini menegaskan bahwa volume populasi warga miskin di Kabupaten Nganjuk kian berkurang secara konsisten dalam rentang setahun terakhir.
Dinamika Garis Kemiskinan dan Penyempitan Kesenjangan Pengeluaran
Di balik penurunan angka kemiskinan makro tersebut, instrumen batas minimum pemenuhan hidup justru mengalami penyesuaian nilai nominal. Garis Kemiskinan di Kabupaten Nganjuk tercatat merangkak naik dari sebelumnya Rp561.807 menjadi Rp607.303 per kapita per bulan. Kenaikan standar ini menandakan bahwa beban pengeluaran minimum warga guna mencukupi kebutuhan dasar sehari-hari, terutama komoditas makanan dan kebutuhan non-makanan pokok lainnya, menjadi semakin besar.
Kendati batas biaya hidup minimum bertambah, indikator disparitas kesejahteraan justru memperlihatkan perbaikan struktural:
- Indeks Kedalaman Kemiskinan: Turun dari posisi 1,45 menjadi 1,18.
- Indeks Keparahan Kemiskinan: Menyusut dari angka 0,32 ke level 0,25.
Penurunan kedua indeks tersebut mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran warga miskin kini posisinya semakin mendekati Garis Kemiskinan. Di sisi lain, jurang kesenjangan pengeluaran di antara sesama penduduk miskin juga terpantau kian menyempit.
Sokongan Pertumbuhan Ekonomi 6,03 Persen dan Konsumsi Domestik
Perkembangan indikator sosial kemiskinan di Nganjuk memiliki keterkaitan erat dengan performa makroekonomi daerah. Pada Triwulan I 2026, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Nganjuk berhasil melesat di level 6,03 persen secara year-on-year (y-on-y). Realisasi capaian ekonomi lokal ini bahkan tercatat lebih tinggi bila dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur secara keseluruhan yang berada di angka 5,96 persen.
Akselerasi produksi daerah tersebut turut diimbangi oleh geliat pasar domestik. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PKRT) di Kabupaten Nganjuk tumbuh 5,11 persen secara y-on-y. Pertumbuhan simultan antara output ekonomi dan belanja rumah tangga ini mencerminkan dinamika aktivitas transaksi yang bergulir aktif di tengah masyarakat sekaligus potensi penguatan daya beli warga.
Kondisi Ketenagakerjaan dan Penurunan Tingkat Pengangguran
Dari sektor ketenagakerjaan, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Nganjuk per Agustus 2025 tercatat sebesar 3,84 persen. Persentase tersebut mengalami penurunan tipis sebesar 0,03 poin persentase jika ditinjau dari catatan Agustus 2024 yang berada di posisi 3,87 persen.
Kendati mencerminkan perbaikan serapan tenaga kerja, tantangan dalam memperluas penciptaan lapangan kerja yang produktif serta peningkatan kapasitas pendapatan riil masyarakat tetap menjadi catatan penting dalam agenda ketenagakerjaan daerah ke depan.
Catatan Kritis BPS: Pentingnya Intervensi Terarah dan Tepat Sasaran
Secara agregat, kombinasi dari penurunan jumlah serta persentase warga miskin yang dibarengi berkurangnya indeks kedalaman maupun keparahan kemiskinan mengonfirmasi adanya perbaikan kondisi kesejahteraan riil masyarakat Kabupaten Nganjuk per Maret 2026.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Nganjuk, Wahyu Purnamahadi, menegaskan bahwa indikator makro memiliki relevansi penting dalam membaca pergerakan data tersebut.
“Pertumbuhan ekonomi, peningkatan konsumsi rumah tangga, dan penurunan tingkat pengangguran merupakan faktor-faktor yang relevan dalam menganalisis dinamika kemiskinan,” papar Wahyu Purnamahadi saat bersama wartawan, Kamis (22/10/2026).
Meski demikian, Wahyu mengingatkan bahwa deretan indikator positif tersebut tidak serta-merta membuktikan adanya hubungan sebab-akibat secara langsung. Karena itu, langkah penanggulangan kemiskinan di lapangan dinilai harus terus diperkuat melalui perluasan kesempatan kerja formal, pemerataan hasil-hasil pembangunan daerah, penguatan ketahanan daya beli, hingga intervensi program perlindungan yang tepat sasaran bagi penduduk miskin dan kelompok rentan.
