Sidoarjo, Jatimmandiri.id — Gelombang protes besar-besaran mengguncang Kota Delta. Halaman Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Sidoarjo mendadak berubah menjadi lautan massa, Senin (12/10/2026).
Ratusan demonstran dari aliansi masyarakat bersama Biro Hukum Barata Persada nekat turun ke jalan guna menyuarakan rapuhnya transparansi tata kelola anggaran pendidikan.
Aksi penggerudukan ini dipicu oleh indikasi kuat aksi tutup mulut para pemangku kebijakan sekolah terkait pengelolaan uang negara.
Proyek revitalisasi gedung SDN 1 Wonokasian senilai Rp1 miliar dari APBN disorot karena berjalan di ruang gelap tanpa akuntabilitas publik.
Situasi kian memanas setelah oknum Kepala Sekolah SDN 1 Wonokasian dilaporkan ke Polresta Sidoarjo akibat menolak surat klarifikasi awak media dan meragukan keterbukaan informasi.
Tak hanya di tingkat SD, persoalan serupa juga merembet ke SMPN 3 Sidoarjo.
Wali murid menjerit lantaran adanya kewajiban mengikuti program Outing Day Learning (ODL) ke luar provinsi dengan tarif yang dinilai mencekik kantong orang tua.
Koordinator aksi dari Biro Hukum Barata Persada, Agustinus Milla Ate, menegaskan bahwa aksi ini tidak akan berhenti sebelum ada bersih-bersih birokrasi di tubuh dinas.
“Uang negara ini hak rakyat, hak anak-anak kita untuk sekolah yang layak! Jangan coba-coba dikorupsi atau disembunyikan. Kepala sekolah yang alergi terhadap transparansi dan suka menarik pungutan berkedok outing class harus segera didepak. Kami minta kejelasan hitam di atas putih hari ini juga,” kata Agustinus.
Spanduk yang dibentangkan massa menuntut delapan poin keadilan, termasuk pencopotan Kepala Disdikbud Sidoarjo, Ridho Prasetyo, yang dinilai mandul dalam mengawasi bawahannya.
Menanggapi aksi tersebut, Kepala Bidang Mutu Pendidikan Disdikbud Sidoarjo, Lilik Sulistyowati, menyatakan bahwa pihaknya tengah mengkaji seluruh aspirasi secara komprehensif.
“Kami menerima seluruh penyampaian aspirasi dari perwakilan aliansi dan Biro Hukum Barata Persada secara terbuka. Mengenai poin-poin aduan tertulis yang diserahkan, saat ini jajaran internal dinas sedang melakukan evaluasi dan koordinasi intensif untuk menindaklanjuti hal tersebut sesuai regulasi yang berlaku,” ujar Lilik di sela-sela pemantauan aksi.
Selanjutnya, massa mengancam akan terus bertahan mengepung kantor dinas hingga tiga hari ke depan apabila tuntutan mereka tidak segera direspons tegas oleh pihak berwenang.
