Intisari Berita:
- Wakil Ketua DPRD Jatim Hidayat mengusulkan ekspansi koridor Trans Jatim rute Mojokerto–Jombang kepada Dinas Perhubungan Jawa Timur.
- Konektivitas ini dirancang untuk memfasilitasi tingginya mobilitas santri, wali santri, dan peziarah ke lima pondok pesantren besar serta makam ulama di Jombang.
- Usulan selaras dengan pembahasan Raperda Transportasi Terintegrasi, dengan penegasan agar angkutan konvensional dirangkul menjadi armada pengumpan (feeder) bersubsidi.
Surabaya, Jatimmandiri.id — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Timur mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk memperluas jangkauan layanan bus raya terpadu Trans Jatim hingga menembus Kabupaten Jombang melalui perpanjangan rute dari Mojokerto. Usulan pembukaan koridor baru ini dinilai mendesak guna mengimbangi tingginya mobilitas masyarakat aglomerasi penyangga Surabaya, sekaligus memfasilitasi ekosistem pendidikan pesantren dan destinasi wisata religi yang menjadi denyut utama Kabupaten Jombang.
Wakil Ketua DPRD Jawa Timur dari Fraksi Gerindra, Hidayat, mengonfirmasi bahwa inisiatif rute antardaerah tersebut telah ia layangkan secara formal ke meja dinas teknis terkait.
“Saya sudah mengusulkan ke Dinas Perhubungan. Karena Jombang ini bagian dari lingkar Surabaya,” ujar Hidayat saat ditemui di Kantor DPRD Jatim, Jalan Indrapura, Surabaya, Rabu (7/10/2026).
Arus Komuter Tinggi: Bus Antarkota Selalu Penuh dari Jombang
Urgensi penambahan rute Trans Jatim menuju ‘Kota Santri’ didasarkan pada fakta tingginya pergerakan warga komuter harian. Hidayat mencermati bahwa ketergantungan masyarakat terhadap transportasi antarkota lintas wilayah di titik Jombang sudah sangat padat.
“Bus-bus antarkota itu mulai penuh dari Jombang,” ungkapnya mengilustrasikan tingginya okupansi angkutan umum yang melintas di koridor barat Jawa Timur tersebut.
Menurutnya, kebutuhan armada massal berjadwal pasti dan bertarif terjangkau tidak hanya dimonopoli oleh para pekerja komuter atau pelaku usaha ritel, melainkan bertumpu kuat pada mobilitas dunia pendidikan berbasis keagamaan.
Fasilitasi Puluhan Ribu Santri dan Arus Ziarah Religi
Karakteristik Kabupaten Jombang sebagai episentrum pondok pesantren tertua dan terbesar di Indonesia menjadikannya magnet pergerakan puluhan ribu orang dari luar daerah, terutama saat momen kepulangan santri, sambangan rutin keluarga, maupun peringatan hari besar keagamaan.
Konsentrasi 5 Pondok Pesantren Raksasa
Hidayat merinci beberapa titik simpul pesantren dengan populasi santri luar daerah yang luar biasa besar, seperti di kawasan Peterongan (Darul Ulum), Tebuireng, Bahrul Ulum Tambakberas, Mamba’ul Ma’arif Denanyar, hingga titik pesantren lainnya.
“Ada banyak titik wisata religi. Ada lima pondok besar di sana, ada makam-makam para muassis maupun ulama. Per pondok ribuan jumlahnya. Misalnya di Peterongan itu lebih dari 10 ribu dari luar daerah. Apalagi di Tebuireng, Tambakberas, Denanyar dan tempat-tempat lain, itu luar biasa,” papar politisi Partai Gerindra tersebut.
Solusi Nyata Mobilitas Wali Santri
Kehadiran Trans Jatim diyakini bakal memangkas ongkos logistik transportasi serta menekan risiko kecelakaan bagi keluarga para santri.
“Kalau Trans Jatim sampai ke sana, saya kira akan sangat membantu mobilisasi para wali santri yang pondok di Jombang,” imbuhnya.
Penyelarasan dengan Raperda Penyelenggaraan Transportasi Terintegrasi
Gagasan pembukaan koridor Mojokerto–Jombang ini diposisikan Hidayat sebagai bagian terintegrasi dari pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Penyelenggaraan Transportasi Publik Terintegrasi Jawa Timur yang saat ini tengah digodok secara intensif di parlemen Indrapura.
Ia menekankan bahwa visi mobilitas masa depan Jawa Timur menuntut keterpaduan total dari hulu ke hilir, mulai dari moda lingkungan hingga koridor utama.
“Transportasi publik hari ini sangat dibutuhkan masyarakat. Tetapi juga harus terintegrasi, terpadu. Seluruh intermodal transportasi harus ditata dan dikelola agar efektif dan efisien,” tegasnya.
Konsep yang dibangun merangkum perpindahan mulus penumpang: keluar dari hunian, menaiki kendaraan pengumpan (feeder), berpindah ke armada utama Trans Jatim di terminal atau halte transit, lalu berganti moda akhir menuju destinasi tujuan. Integrasi menyeluruh ini menjadi kunci agar warga rela menaruh kunci motor di rumah.
“Tujuannya agar masyarakat berbondong-bondong beralih dari transportasi pribadi, dari kendaraan roda dua kepada transportasi publik yang lebih aman dan nyaman,” tutur Hidayat.
Prinsip Kolaborasi: Rangkul Angkutan Eksisting Jadi Feeder Bersubsidi
Di balik akselerasi ekspansi Trans Jatim, Hidayat mewanti-wanti Pemerintah Provinsi Jawa Timur agar tidak memicu gesekan horizontal dengan pelaku angkutan konvensional yang telah puluhan tahun beroperasi melayani trayek lokal.
Solusi adil yang ditawarkan adalah merangkul sopir dan operator lokal ke dalam skema armada pengumpan (feeder) resmi yang didukung subsidi operasional APBD.
“Kalaupun ada, harus berkolaborasi. Memanfaatkan sumber daya manusia yang sudah ada untuk mendukung transportasi publik ini. Misalnya butuh feeder, maka feeder ini disubsidi oleh pemerintah. Mereka yang dulu bekerja di jalur yang dilalui Trans Jatim bisa beralih ke situ. Selama tidak ada yang dikorbankan, saya kira masyarakat tidak akan protes,” pungkas Hidayat.
