Jakarta, Jatimmandiri.id – Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) mulai mematangkan kajian mengenai pembiayaan pendidikan tinggi negeri gratis. Kajian tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut arahan Presiden RI Prabowo Subianto untuk memperluas akses pendidikan tanpa biaya hingga jenjang perguruan tinggi.
Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto mengatakan pemerintah tengah menghitung kebutuhan pembiayaan standar setiap mahasiswa di seluruh perguruan tinggi negeri (PTN). Pemetaan juga dilakukan dengan melihat jumlah mahasiswa serta kebutuhan pembiayaan masing-masing kampus.
Hasil penghitungan tersebut akan menjadi dasar pemerintah dalam menentukan bentuk dan tahapan penerapan kebijakan pendidikan tinggi gratis.
“Bapak Presiden sebenarnya pernah memerintahkan kami beberapa waktu lalu untuk melakukan kajian mengenai hal ini. Kami sudah mulai menghitung juga bagaimana kebutuhan yang standar per mahasiswa untuk seluruh PTN. Kita sudah kalkulasi,” ujar Brian dalam keterangan tertulis yang diterima InfoPublik, Rabu (23/9/2026).
Menurut Brian, pemerintah perlu memiliki gambaran kebutuhan riil setiap PTN sebelum menetapkan kebijakan. Perhitungan tidak hanya mencakup biaya pendidikan mahasiswa, tetapi juga memperhatikan keberlanjutan operasional perguruan tinggi.
Setelah kajian rampung, Kemdiktisaintek akan menyampaikan hasilnya kepada Presiden sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan skema serta waktu penerapan.
Pemerintah juga membuka kemungkinan kebijakan diterapkan secara langsung maupun bertahap. Jika kemampuan pembiayaan dan seluruh persyaratan telah terpenuhi, penerapan dapat dilakukan secara menyeluruh. Namun, jika masih diperlukan penyesuaian, pemerintah akan menyusun tahapan pelaksanaan.
“Nanti tentu pada kesempatan pertama kami akan melaporkan kepada Bapak Presiden hitungan-hitungan kebutuhan untuk dapat menggratiskan seluruh PTN. Barangkali tentu juga kita akan melihat penahapannya seperti apa, jika memang dapat langsung baik, tapi jika belum memadai atau belum memungkinkan kami juga akan membuat tahapan-tahapannya tahun 2027 bagaimana, 2028, hingga 2029. Ini yang sedang kami lakukan,” kata Brian.
Selain menghitung kebutuhan pembiayaan, pemerintah mempertimbangkan aspek pemerataan akses pendidikan tinggi. Kemdiktisaintek mengevaluasi berbagai skema dukungan yang sudah berjalan, termasuk Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah).
Brian mengatakan kebijakan tersebut diarahkan agar masyarakat dari kelompok ekonomi kurang mampu tetap memiliki kesempatan mengenyam pendidikan tinggi.
“Intinya, kita ingin optimal dan kita ingin memastikan akses perguruan tinggi itu semuanya bisa diikuti oleh mereka-mereka yang memang tidak mampu,” tuturnya.
Saat ini, pemerintah telah menjalankan sejumlah skema afirmasi bagi mahasiswa. Brian menyebut mahasiswa dari kelompok desil satu hingga empat di PTN telah memperoleh dukungan beasiswa. Selain itu, mahasiswa yang mendapatkan afirmasi dengan kontribusi biaya sangat rendah hingga tanpa biaya mencapai lebih dari 28 persen dari mahasiswa PTN.
Data tersebut menjadi salah satu bahan dalam pemetaan kondisi pembiayaan pendidikan tinggi yang telah berjalan. Pemerintah masih mematangkan penghitungan kebutuhan per mahasiswa, jumlah mahasiswa, kebutuhan setiap kampus, serta kemampuan anggaran negara.
Dengan kajian tersebut, Kemdiktisaintek ingin memastikan kebijakan pendidikan tinggi gratis tidak hanya berfokus pada pembebasan biaya kuliah. Pemerintah juga perlu memastikan PTN tetap mampu menyelenggarakan pendidikan secara berkelanjutan sekaligus memperluas akses bagi masyarakat yang membutuhkan.
