Ekbis

OJK Batasi Kepemilikan Bursa Efek Maksimal 5 Persen

Penulis: AyundaEditor: Ayn
×

OJK Batasi Kepemilikan Bursa Efek Maksimal 5 Persen

Sebarkan artikel ini
Example 468x60

Jakarta, Jatimmandiri.id – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13 Tahun 2026 tentang Pemegang Saham Bursa Efek (POJK 13 Tahun 2026). Aturan yang berlaku sejak diundangkan pada 17 September 2026 tersebut menjadi landasan hukum pelaksanaan demutualisasi Bursa Efek.

Penerbitan aturan itu merupakan tindak lanjut amanat Angka 63 angka 3a Pasal 8 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Regulasi tersebut memberikan mandat kepada OJK untuk mengatur pemegang saham Bursa Efek melalui POJK.

Tampilkan Gambar Gambar dari jatimmandiri.id

Melalui demutualisasi, struktur kepemilikan saham Bursa Efek yang sebelumnya terbatas pada anggota Bursa Efek atau bersifat mutual, dapat dimiliki orang perseorangan dan atau badan hukum Indonesia, baik anggota maupun bukan anggota Bursa Efek.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Hasan Fawzi menyebut demutualisasi menjadi bagian penting rencana percepatan reformasi integritas Pasar Modal Indonesia.

“Struktur Demutualisasi Bursa Efek yang memungkinkan kepemilikan secara luas oleh anggota bursa, investor strategis, dan publik akan mendorong peningkatan kualitas tata kelola, membuka akses permodalan yang lebih luas, dan percepatan pengembangan bagi Bursa Efek,” kata Hasan dalam siaran pers pada Senin (21/9).

POJK tersebut mengatur saham Bursa Efek, pemisahan kepemilikan dan keanggotaan, pelaksanaan demutualisasi, pemisahan fungsi pengaturan, pengawasan dan bisnis, pembagian dividen, serta laporan Bursa Efek.

Untuk menjaga independensi, pemegang saham dibatasi paling banyak 5 persen dari jumlah saham Bursa Efek yang telah dikeluarkan. Kepemilikan di atas 5 persen memerlukan persetujuan OJK guna mencegah dominasi, konsentrasi kepemilikan, dan pengendalian oleh satu pihak.

Setiap pihak juga dilarang memiliki saham Bursa Efek secara mayoritas, baik langsung maupun tidak langsung melalui afiliasi.

Baca Juga  Pemkot Surabaya Luruskan Fungsi QR Code SiBoyo di Rombong UMKM

Selain itu, Direksi dan Dewan Komisaris Bursa Efek wajib terlebih dahulu menjalani Penilaian Uji Kemampuan dan Kepatutan oleh OJK. Seluruh pemegang saham, Direksi, dan Dewan Komisaris juga wajib tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

Example 300250

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Ekbis

Jakarta, Jatimmandiri.id – Minat investor terhadap Sukuk Tabungan seri ST017 menunjukkan tren positif. Baru sepekan masa penawaran berjalan, instrumen investasi…