Surabaya, Jatimmandiri.id – Kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang mendorong seluruh penduduk Indonesia memiliki rekening bank berpotensi memperluas akses layanan keuangan masyarakat Jawa Timur. Rekening tersebut nantinya tidak hanya digunakan untuk transaksi, tetapi juga disiapkan sebagai salah satu jalur penyaluran berbagai program pemerintah.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, Presiden meminta bank milik negara mengambil langkah aktif menyiapkan rekening bagi masyarakat. Pada tahap awal, Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Bank Syariah Indonesia (BSI) mendapat tugas untuk mempersiapkannya.
“Tadi Bapak Presiden (Prabowo) meminta agar penduduk Indonesia itu mempunyai rekening koran. Jadi tentu diminta untuk BRI dan juga Bank Syariah Indonesia itu mempersiapkan rekening untuk masyarakat,” kata Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (7/9).
Bagi masyarakat Jawa Timur, perluasan kepemilikan rekening dapat menjadi bagian dari penguatan akses terhadap layanan keuangan formal. Terlebih, transaksi masyarakat kini semakin banyak bergeser ke sistem pembayaran digital.
Pemerintah akan menggunakan data kependudukan dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) sebagai acuan. Data tersebut akan dipadankan dengan sistem Bank Indonesia, khususnya untuk mendukung sistem pembayaran.
QRIS juga disiapkan sebagai bagian dari integrasi sistem tersebut. Pemerintah berharap pemanfaatan pembayaran digital dapat sekaligus mendorong peningkatan literasi dan inklusi keuangan masyarakat.
“Terutama untuk payment sistem-nya, dan yang kedua gateway system-nya, jadi menggunakan QRIS. Nah, ini yang disiapkan agar literasi dan juga inklusi keuangan kita bisa mencapai seoptimal mungkin, lebih tinggi dari yang sudah kita capai,” ujarnya.
Rekening masyarakat nantinya juga dapat dimanfaatkan pemerintah untuk menyalurkan berbagai program secara langsung. Skema tersebut diharapkan membuat akses masyarakat terhadap bantuan maupun program pemerintah menjadi lebih mudah dan terintegrasi.
Secara nasional, Airlangga menyebut tingkat inklusi keuangan Indonesia telah mencapai 93,62 persen berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Badan Pusat Statistik (BPS). Sementara tingkat literasi keuangan berada di angka 69,57 persen.
Capaian literasi tersebut, menurut Airlangga, telah melampaui standar Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) yang berada di level 63 persen.
“Jadi kalau dibandingkan dengan OECD misalnya, OECD itu standar untuk literasi keuangan di 63 persen, sedangkan survei kita itu di 69,57 persen,” kata Airlangga.
Kebijakan tersebut membuat kepemilikan rekening diposisikan bukan sekadar fasilitas perbankan. Pemerintah ingin rekening menjadi pintu masuk masyarakat ke ekosistem keuangan formal, memperluas transaksi digital, sekaligus mempermudah distribusi program pemerintah, termasuk bagi masyarakat di Jawa Timur.
