Surabaya, Jatimmandiri.id — Mahasiswa dituntut untuk tidak sekadar menjadi kelompok yang menyuarakan kritik dan aspirasi, melainkan juga harus mampu menghadirkan data, gagasan konkrit, serta solusi nyata dalam mengawal pembangunan dan kebijakan publik.
Pesan tegas tersebut disampaikan oleh Anggota Komisi C DPRD Surabaya, Faris Abidin SPi MKes, saat menjadi narasumber dalam kegiatan Pelantikan dan Stadium General DPM, BEM, dan HIMA Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surabaya, Rabu (26/8/2026).
Dalam pemaparannya, Faris menekankan pentingnya posisi strategis mahasiswa sebagai agent of change dan social control.
Menurutnya, kontribusi aktif dalam pembangunan daerah tidak perlu menunggu hingga seseorang masuk ke dalam lingkaran pemerintahan.
“Mahasiswa bukan hanya dituntut untuk menyampaikan aspirasi, tetapi juga bagaimana aspirasi itu didukung data dan menawarkan solusi. Dengan begitu, kritik tidak berhenti menjadi keluhan, tetapi bisa menjadi masukan dalam proses kebijakan publik,” ujar Faris.
Ia meyakini proses pembentukan kebijakan publik idealnya berawal dari persoalan riil di masyarakat yang diidentifikasi secara empiris melalui data, dirumuskan solusinya, didorong menjadi kebijakan resmi, hingga dikawal lewat evaluasi berkala.
Sebagai gambaran, Faris mencontohkan penanganan persoalan persampahan di Kota Pahlawan yang mencapai volume sekitar 1.811 ton per hari.
Persoalan ini tidak bisa hanya dipandang secara parsial sebagai masalah kebersihan semata.
“Sampah berkaitan dengan lingkungan, sanitasi, perilaku masyarakat, infrastruktur, tata kelola, bahkan kesehatan masyarakat. Artinya, satu persoalan bisa membutuhkan kebijakan lintas sektor,” jelasnya.
Oleh karena itu, sinergi multipihak antara mahasiswa, DPRD, pemerintah daerah melalui OPD, serta masyarakat menjadi krusial.
Saat DPRD menjalankan fungsi pembentukan perda, penganggaran, dan pengawasan, maka mahasiswa dapat memperkuat fungsi tersebut melalui riset, kajian ilmiah, kritik konstruktif, edukasi publik, hingga pemantauan kebijakan.
Faris mendorong para mahasiswa untuk mulai mengambil peran dari isu-isu di sekitar mereka melalui langkah sederhana namun berdampak, seperti penyusunan rekomendasi berbasis riset dan dialog terbuka bersama pemangku kebijakan.
“Jangan hanya bertanya apa yang salah. Mahasiswa juga harus berani bertanya apa solusinya, apa datanya, dan bagaimana cara mengawalnya. Di situlah mahasiswa bisa menjadi kekuatan penting dalam pembangunan,” katanya.
Mengakhiri pemaparannya, ia berharap wadah organisasi kemahasiswaan mampu menjadi inkubator untuk membangun budaya berpikir kritis sekaligus solutif agar gagasan dari dalam kampus dapat dirasakan manfaatnya secara luas.
“Jangan hanya menunggu bekerja di pemerintahan untuk ikut memperbaiki kebijakan. Mulailah dengan membaca masalah, mengumpulkan data, menawarkan solusi, dan mengawal perubahan,” tuntas politisi PKS ini.
