Surabaya, Jatim Mandiri
Ekonomi Jawa Timur pada Semester I 2026 tumbuh 5,84 persen, melampaui rata-rata nasional 5,45 persen di tengah ketidakpastian ekonomi global. Pertumbuhan tersebut diikuti penurunan kemiskinan dan pengangguran. Sementara ekonomi nasional pada Triwulan II 2026 tumbuh 5,29 persen secara tahunan dengan sejumlah sektor strategis mulai melambat.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Jatim menjadi provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Pulau Jawa. Provinsi ini juga menjadi kontributor terbesar kedua terhadap perekonomian Pulau Jawa sebesar 25,40 persen dan penyumbang terbesar kedua terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional sebesar 14,34 persen.
Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa mengatakan capaian tersebut merupakan hasil sinergi berbagai pihak di tengah tantangan ekonomi global.
“Alhamdulillah, di tengah ketidakpastian dan dinamika global, Jatim mampu mencatatkan pertumbuhan ekonomi tertinggi se-Pulau Jawa dan melampaui capaian nasional. Pada saat yang sama, jumlah penduduk miskin dan pengangguran juga menurun. Ini merupakan hasil kerja keras, sinergi, dan kolaborasi seluruh elemen di Jatim,” ujar Khofifah, Kamis (6/8).
Menurut Khofifah, struktur ekonomi Jatim masih ditopang sektor industri pengolahan dengan kontribusi 31,27 persen, perdagangan 18,49 persen, dan pertanian 10,87 persen. Sementara itu, sektor penyediaan akomodasi dan makan minum mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 10,76 persen, didorong meningkatnya aktivitas pariwisata dan musim liburan.
Dari sisi kesejahteraan, persentase penduduk miskin di Jatim turun dari 9,30 persen menjadi 9,06 persen atau berkurang 92.060 jiwa. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) juga turun menjadi 3,42 persen. Berarti lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional 4,65 persen, dengan jumlah penduduk bekerja bertambah 205,53 ribu orang menjadi 24,46 juta pekerja.
Sementara itu, BPS mencatat ekonomi nasional pada Triwulan II 2026 tumbuh 5,29 persen secara tahunan (year on year/yoy). Pertumbuhan itu ditopang peningkatan aktivitas sektor akomodasi dan makan minum, informasi dan komunikasi, serta listrik dan gas.
Di tengah capaian nasional tersebut, Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah mengingatkan pemerintah agar mewaspadai perlambatan sektor industri pengolahan dan pertanian yang menjadi penopang utama perekonomian nasional.
“Kita harus mewaspadai melambatnya pertumbuhan industri pengolahan dari 5,04 persen pada Triwulan I menjadi 4,52 persen pada Triwulan II. Industri pengolahan menyumbang 18,5 persen PDB sekaligus menampung 13,5 persen tenaga kerja nasional,” tegas Said.
Menurutnya, sektor pertanian juga melambat dari 4,97 persen menjadi 3,8 persen secara tahunan. Padahal, sektor tersebut berkontribusi 13,57 persen terhadap PDB dan menjadi sumber penghidupan 28,75 persen tenaga kerja Indonesia.
Said turut menyoroti meningkatnya proporsi pekerja informal yang mencapai 59,3 persen atau 87,88 juta orang pada Mei 2026. Kondisi tersebut dinilai berkontribusi terhadap naiknya Indeks Gini nasional dari 0,363 menjadi 0,368.
“Pekerja di sektor formal lebih bisa bertahan karena perlindungan jaminan sosial. Sementara pekerja informal langsung dihadapkan pada inflasi sektor transportasi, pendidikan, kesehatan, dan bahan makanan. Pemerintah perlu menghadirkan program afirmasi jaminan sosial, beasiswa, hingga kemudahan BPJS khusus bagi pekerja informal,” pungkasnya. (har/ibn)
