Intisati Berita:
-
Menteri Ketenagakerjaan RI Yassierli dijadwalkan bertolak ke India guna menghadiri Pertemuan Menteri Ketenagakerjaan BRICS (LEMM) pada 15–16 Juli 2026.
-
Partisipasi aktif Indonesia dalam forum internasional ini berfokus pada empat isu strategis, termasuk formalisasi pasar kerja, perluasan inklusi pekerja perempuan, hingga perlindungan hukum bagi pekerja gig dan platform.
Menaker Yassierli Bertolak ke India, Usung 4 Isu Strategis di Forum Ketenagakerjaan BRICS 2026
Jakarta, Jatimmandiri.id — Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia (Menaker RI), Yassierli, dipastikan bertolak ke India untuk menghadiri perhelatan Labour and Employment Ministers’ Meeting (LEMM) atau Pertemuan Menteri Ketenagakerjaan BRICS yang akan berlangsung pada 15–16 Juli 2026. Forum tingkat tinggi ini menjadi wadah krusial bagi para menteri ketenagakerjaan dari negara-negara anggota BRICS dan negara mitra untuk memperkuat aliansi internasional sekaligus merumuskan solusi atas ketidakpastian dunia kerja global.
Keikutsertaan delegasi Indonesia dalam forum ini mempertegas komitmen pemerintah dalam memperluas kemitraan strategis, mengadopsi praktik baik (best practices), serta memperkuat posisi tawar Indonesia dalam menghadapi pergeseran masif di sektor industri dan ketenagakerjaan.
“Forum BRICS menjadi momentum penting bagi Indonesia untuk memperkuat kerja sama internasional di bidang ketenagakerjaan. Melalui forum ini, Indonesia dapat bertukar pengalaman, memperluas kolaborasi, serta memperkuat sinergi dalam merumuskan kebijakan yang adaptif terhadap perubahan dunia kerja,” ujar Menaker Yassierli melalui siaran pers resmi Biro Humas Kemnaker, Selasa (14/7/2026).
Membedah 4 Isu Strategis Sektor Perburuhan Global
Dalam pertemuan LEMM tahun ini, agenda pembahasan akan dikerucutkan pada empat pilar isu utama yang dinilai paling merepresentasikan tantangan dunia kerja modern saat ini. Keempat isu strategis tersebut meliputi:
-
Penguatan Jaminan Sosial dan Formalisasi Pasar Kerja: Mendorong transformasi pekerja sektor informal ke sektor formal guna memastikan hak-hak normatif dan perlindungan sosial terpenuhi secara adil.
-
Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Inklusi dalam Angkatan Kerja: Menghilangkan hambatan struktural gender guna menciptakan kesetaraan kesempatan kerja dan memperkuat inklusivitas di lingkungan kerja.
-
Kerja Sama Peningkatan Daya Saing: Berfokus pada pemetaan keterampilan (skills mapping) dan pengembangan kompetensi kerja yang relevan dengan kebutuhan pasar global mutakhir.
-
Pemanfaatan Teknologi Digital: Memberikan jaminan perlindungan regulasi dan kesejahteraan bagi seluruh pekerja, termasuk pekerja mandiri (gig workers) dan pekerja berbasis platform digital.
Strategi Kebijakan Adaptif dan Perlindungan Pekerja Gig
Menaker Yassierli menggarisbawahi bahwa dinamika ketenagakerjaan saat ini bergerak dengan volatilitas yang sangat tinggi. Transformasi digital dan pergeseran kebutuhan kompetensi industri menuntut lahirnya kebijakan yang tanggap dan fleksibel, terutama dalam hal perluasan perlindungan hukum bagi tenaga kerja non-konvensional seperti pekerja gig.
Oleh karena itu, kolaborasi antarkawasan dinilai menjadi kunci utama untuk meredam dampak negatif dari disrupsi teknologi tersebut. Hubungan bilateral maupun multilateral yang terjalin erat diharapkan mampu menghadirkan formula kebijakan yang saling menguatkan antarnegara.
“Indonesia siap berkontribusi secara aktif dalam setiap pembahasan serta berbagi praktik baik yang telah dilakukan untuk mendukung terwujudnya dunia kerja yang lebih inklusif, produktif, tangguh, dan berkelanjutan,” tegas Yassierli secara otoritatif.
Melalui momentum LEMM BRICS 2026 di India ini, negara-negara peserta diharapkan mampu menyamakan persepsi dan memperdalam pemahaman mengenai berbagai pendekatan regulasi. Sinergi internasional ini diproyeksikan menjadi fondasi kuat untuk membangun ekosistem ketenagakerjaan yang ramah investasi namun tetap menjunjung tinggi hak kesejahteraan para pekerja di masa depan.
