Desakan Evaluasi Pemerintah Terus Bergulir
Jakarta, Jatim Mandiri
Presiden Prabowo Subianto menegaskan kesejahteraan rakyat menjadi ukuran utama keberhasilan seorang pemimpin, bahkan mengaku malu jika masyarakat terus hidup dalam kemiskinan. Pernyataan dalam Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) 2026 di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Kamis (22/10) itu bersamaan dengan terus bergulirnya aksi unjuk rasa menuntut evaluasi Pemerintahan Prabowo-Gibran yang genap dua tahun.
“Saya tidak mau jadi presiden rakyat saya miskin terus. Saya tidak mau jadi presiden. Malu saya. Lebih baik saya nggak jadi presiden,” ujar Prabowo dalam pidatonya. Dia menekankan jabatan presiden bukan sekadar kekuasaan, melainkan tanggung jawab untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.
Menurutnya, keberhasilan pembangunan harus tercermin dalam kondisi ekonomi dan kesejahteraan rakyat, bukan hanya pencapaian program pemerintah. Dia juga mengingatkan para gubernur dan bupati agar menjadikan kesejahteraan masyarakat sebagai tolok ukur keberhasilan kepemimpinan.
Pemimpin daerah, menurut Prabowo, seharusnya memastikan kebijakan pembangunan memberikan manfaat nyata bagi warga. “Kebanggaan kita, para gubernur semua, ya kebanggaanmu, para bupati, kebanggaan kalian sebagai pemimpin rakyat, kalau kalian datang ke rakyat, rakyatnya tersenyum. Nah, itu kebanggaan kalian,” kata Prabowo.
Pernyataan itu menempatkan kesejahteraan masyarakat sebagai tanggung jawab bersama pemerintah pusat dan daerah. Upaya mengurangi kemiskinan membutuhkan kebijakan yang tepat sasaran, akses ekonomi yang lebih luas, serta pelaksanaan program yang manfaatnya dapat dirasakan masyarakat.
Di hari yang sama, Kamis (22/10), ratusan mahasiswa, buruh, pedagang, dan elemen serikat pekerja menggelar demonstrasi di depan Gedung Negara Grahadi, Surabaya. Aksi ini menjadi bagian dari kritik terhadap dua tahun kepemimpinan Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Koordinator lapangan sekaligus juru bicara aksi, Daniel Sumorang, menilai sejumlah program pemerintah belum memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. “Dua tahun itu waktu yang cukup bagi mereka untuk merefleksikan program-programnya sudah tepat sasaran atau belum. Nyatanya hingga hari ini nol besar,” tegas mahasiswa Universitas Airlangga tersebut.
Massa menyoroti program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih, alokasi anggaran pendidikan, serta penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Mereka juga menuntut penegakan supremasi sipil, penghentian keterlibatan militer di ranah sipil, dan penetapan karhutla sebagai bencana nasional.
Tuntutan lainnya adalah pengembalian alokasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen sesuai amanat konstitusi serta desakan agar Prabowo dan Gibran mengundurkan diri melalui mekanisme yang berlaku.
Terkait karhutla, Daniel mengkritik respons pemerintah yang dinilainya belum memadai. Ia menilai langkah pencegahan dan penanganan perlu diperkuat, terutama ketika asap kebakaran dilaporkan meluas hingga Singapura dan Malaysia.
“Pemerintah bilang ‘tinggal tunggu hujan saja’. Anak SD juga bisa ngomong begitu. Seharusnya bencana karhutla ini segera ditetapkan statusnya sebagai bencana nasional tanpa perlu terhambat syarat administratif,” lanjut Daniel.
Ia menambahkan, demonstrasi di Surabaya merupakan bagian dari konsolidasi lintas daerah bersama aliansi perguruan tinggi dan elemen masyarakat sipil untuk menyiapkan aksi lanjutan. Sebelumnya, mahasiswa di Jakarta, Yogyakarta, dan Makassar juga menggelar demonstrasi serentak untuk menuntut evaluasi menyeluruh terhadap pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming, Selasa (20/10). (raf/ibn)
