Terbuka untuk Bantuan ASEAN Atasi Karhutla
Jakarta, Jatim Mandiri
Indonesia menyatakan terbuka terhadap bantuan negara tetangga untuk menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Tapi perihal status bencana nasional, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurachman menegaskan, pemerintah masih mampu menangani karhutla melalui BNPB, TNI, Polri, dan instansi terkait.
“Masalah penetapan bencana nasional, negara kita masih sanggup,” kata Dudung di Jakarta Timur, seperti dikutip Antara, Senin (19/10). Meski demikian, Indonesia menghargai tawaran bantuan asing. Pemerintah perlu mengatur teknis pengiriman, distribusi bahan bakar minyak (BBM), dan pengoperasian peralatan agar dukungan tersebut efektif.
“Nanti teknis di lapangan ini juga banyak kendala-kendala, ya, masalah distribusi BBM dan sebagainya. Itu tidak serta-merta hanya alutsista,” jelas Dudung.
Di pihak lain, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mengusulkan mekanisme kerja sama ASEAN untuk memperkuat koordinasi, kesiapsiagaan, dan tindakan bersama. Malaysia juga menyatakan kesediaan membantu Indonesia.
“Malaysia telah mengusulkan mekanisme kerja sama di tingkat ASEAN untuk memperkuat koordinasi, kesiapsiagaan, dan tindakan kolektif dalam menangani kabut asap lintas batas,” ujar Anwar, Senin (19/10).
Ia mengapresiasi pengerahan personel dan sarana udara oleh Indonesia. Namun, kabut asap telah memengaruhi kehidupan masyarakat Malaysia hingga menyebabkan penutupan sekolah di sejumlah wilayah.
“Semangat bertetangga yang sesungguhnya menuntut kita untuk saling mendukung ketika menghadapi musibah, dengan keselamatan dan kesejahteraan masyarakat di kawasan senantiasa menjadi prioritas,” ujarnya.
Direktur Regional Organisasi Meteorologi Dunia (WMO) untuk Asia dan Pasifik Ben Churchill menilai kabut asap kali ini termasuk yang terparah di kawasan. Ia mendorong penggabungan sumber daya pemadaman ASEAN, termasuk helikopter, pesawat, peralatan, dan kru pendukung. Menurut dia, hujan berkepanjangan tetap diperlukan untuk membantu memadamkan kebakaran secara menyeluruh.
Di dalam negeri, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyebut 99 persen kejadian karhutla disebabkan aktivitas manusia. Pemerintah, katanya, telah mencabut dan membekukan izin 26 perusahaan yang dinilai melanggar aturan. “Kami di Kementerian Kehutanan ada 26 perusahaan yang sudah kami cabut dan bekukan izinnya. Dan sepertinya akan terus bertambah,” ujarnya.
Pemerintah juga memperkuat operasi lapangan, termasuk menambahkan 35 personel Brimob dari Jawa untuk membantu penanganan kebakaran di Taman Nasional Tanjung Puting.
Raja Juli mendorong pembentukan Masyarakat Peduli Api beranggotakan 15–30 orang per desa. Kelompok tersebut diharapkan membantu pengawasan dan penanganan dini agar kebakaran tidak meluas. (ant/ibn)
