Intisari Berita:
- Anggota Komisi E DPRD Jatim Cahyo Harjo Prakoso mendesak Pemprov Jawa Timur memeratakan pembangunan pendidikan dan layanan kesehatan ke wilayah pinggiran.
- Meskipun IPM Jawa Timur melampaui rata-rata nasional, kue pertumbuhan ekonomi masih terpusat di kawasan perkotaan besar, terutama kawasan Gerbangkertasusila plus.
- DPRD Jatim juga mendorong perlindungan kelompok rentan, pengentasan diskriminasi, serta penguatan sektor kebudayaan guna membentuk SDM berkarakter.
Surabaya, Jatimmandiri.id — Anggota Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur, Cahyo Harjo Prakoso, menyoroti tajam masih terjadinya disparitas pembangunan antardaerah yang cenderung terkonsentrasi di wilayah perkotaan besar. Legislator Partai Gerindra tersebut mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur untuk segera merealisasikan pemerataan akses pendidikan serta fasilitas layanan kesehatan agar faedah pembangunan dapat dinikmati secara nyata oleh warga di kawasan pinggiran.
Cahyo sejatinya mengapresiasi tren positif kenaikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jawa Timur yang konsisten menembus angka di atas rata-rata nasional. Kendati demikian, ia menyematkan catatan kritis terkait ketimpangan distribusi kesejahteraan, mengingat perputaran ekonomi dan akselerasi IPM saat ini masih mendominasi area perkotaan, khususnya di kawasan megapolitan Gerbangkertasusila plus yang memasok lebih dari 50 persen total perekonomian Jatim.
“Pembangunan di sektor pendidikan dan kesehatan sudah bagus, tetapi masih terpusat di kota-kota besar. Harus ada program konkret dan terintegrasi agar manfaat pembangunan betul-betul dirasakan masyarakat di wilayah pinggiran,” tegas Cahyo dalam keterangannya diterima di Surabaya, Rabu (14/10/2026).
Tantangan Modal Demografis dan Lonjakan Kebutuhan Fasilitas Publik
Legislator yang mewakili daerah pemilihan (dapil) Kota Surabaya ini mendorong jajaran eksekutif Pemprov Jatim untuk merumuskan formulasi kebijakan afirmatif. Langkah ini esensial guna memastikan lompatan mutu pengajaran dan perluasan daya jangkau fasilitas medis dapat menyentuh seluruh lapisan masyarakat secara konsisten dan berkeadilan.
Cahyo membedah bahwa Jawa Timur memiliki keunggulan struktur demografi yang amat padat sekaligus majemuk. Apabila dikelola melalui manajemen tata kelola yang presisi, kekuatan populasi tersebut berpeluang menjadi pasar domestik tangguh, magnet bagi aliran investasi, sekaligus lokomotif penggerak pertumbuhan ekonomi regional.
“Populasi yang besar adalah aset berharga. Namun, ini juga menjadi tantangan mendasar karena berbanding lurus dengan tingginya kebutuhan layanan publik, mulai dari pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, hingga infrastruktur penopang,” papar Cahyo.
Proteksi Hak Kelompok Rentan dan Penguatan Literasi Perempuan
Di luar isu kesehatan dan pendidikan umum, Cahyo memberikan perhatian mendalam terhadap proteksi kelompok rentan, mencakup kaum lanjut usia (lansia), perempuan, anak-anak, serta kalangan penyandang disabilitas. Ia meminta Pemprov Jatim lebih agresif menekan angka diskriminasi di ranah institusi pendidikan maupun lingkungan dunia kerja formal.
Secara khusus, akselerasi literasi ekonomi bagi kaum perempuan dan perlindungan hukum anak dipandang sangat mendesak. Upaya komprehensif tersebut diperlukan sebagai benteng pencegahan terhadap ancaman eksploitasi, pernikahan anak di bawah umur, serta pelbagai bentuk marjinalisasi sosial lainnya.
Sinergi Pembangunan SDM Berakar Budaya di Era Digital
Menutup pemaparannya, Cahyo mengingatkan bahwa lompatan capaian IPM di tengah arus digitalisasi yang masif wajib dibentengi oleh pondasi ketahanan kultural. Pembangunan modal insan tidak boleh terlepas dari akar kebudayaan lokal daerah.
“Pembangunan SDM tidak boleh lepas dari akar budaya. Pelestarian warisan budaya dan penguatan identitas nasional sangat penting untuk mencetak generasi muda yang berkarakter, sekaligus membuka peluang ekonomi baru di sektor kebudayaan,” pungkasnya.
