Sidoarjo, Jatimmandiri.id — Proyek infrastruktur jalan di Kabupaten Sidoarjo kembali mendapat sorotan tajam setelah kedapatan mengalami rapor merah.
Proyek betonisasi Jalan Gedangan–Betro senilai Rp23 miliar tercatat mengalami deviasi progres minus 10 persen alias molor dari target perencanaan.
Temuan krusial ini terungkap saat Bupati Sidoarjo, H Subandi, menggelar inspeksi mendadak (sidak) langsung ke lokasi pengerjaan, Selasa (13/10/2026).
Melihat lambatnya pergerakan di lapangan, Subandi langsung melayangkan teguran keras kepada pihak kontraktor pelaksana.
Pasalnya, ruas jalan tersebut merupakan jalur padat lalu lintas yang menjadi urat nadi perekonomian serta akses vital menuju Bandara Internasional Juanda, sehingga keterlambatan pengerjaan sangat merugikan aktivitas masyarakat luas.
Bupati menegaskan tidak ada alasan toleransi bagi rekanan yang gagal memenuhi target kerja sesuai jangka waktu dalam dokumen kontrak.
“Nilai proyek ini tidak main-main, Rp23 miliar uang rakyat. Tapi fakta di lapangan progresnya malah minus 10 persen. Kinerja kontraktor jelas lambat dan mengecewakan. Saya instruksikan mulai hari ini, pelaksana wajib melakukan percepatan maraton, tambah tenaga kerja, dan terapkan lembur malam. Saya tidak mau tahu, proyek vital ini harus tuntas tepat waktu pada Desember 2026 tanpa mengurangi mutu beton,” tegas Subandi.
Menanggapi teguran langsung dari orang nomor satu di Sidoarjo tersebut, perwakilan manajemen dari pihak rekanan pelaksana memberikan klarifikasi teknis mengenai kendala utilitas yang sempat menghambat proses pengerjaan awal.
“Kami menerima semua evaluasi dan teguran dari Pak Bupati. Kendala utama kami di awal pengerjaan adalah proses koordinasi pemindahan utilitas pipa air dan kabel bawah tanah di sepanjang bahu jalan yang memakan waktu cukup lama. Namun, menindaklanjuti instruksi tegas beliau, per minggu ini kami resmi merombak strategi lapangan. Tim pelaksana proyek akan langsung menambah jumlah armada berat, menyiagakan dua tim pekerja, dan memberlakukan lembur total demi mengejar ketertinggalan 10 persen tersebut,” ujar perwakilan kontraktor pelaksana.
Di sisi lain, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air (PUBMSDA) Sidoarjo memastikan akan memperketat pengawasan harian agar komitmen percepatan tersebut benar-benar terealisasi secara maksimal di lapangan.
“Kami dari dinas teknis sudah memerintahkan tim pengawas lapangan dan PPK untuk melakukan monitoring ketat secara harian, bukan lagi mingguan. Jika dalam evaluasi pekan depan pihak rekanan masih belum menunjukkan progres percepatan yang signifikan sesuai instruksi Bupati, kami tidak akan ragu untuk menjatuhkan sanksi administratif berat sesuai aturan yang berlaku,” pungkas Kepala Dinas PUBMSDA Sidoarjo Dwi Eko Saputro.
