Intisari Berita:
- Kasus ISPA di Jawa Timur melonjak tajam menembus rekor 212.914 kasus pada Agustus 2026, memicu desakan intervensi lingkungan dari DPRD Jatim.
- DPRD Jatim meminta penanganan bergeser dari kuratif ke preventif melalui pengendalian emisi udara, sistem peringatan dini, dan pengawasan bed rumah sakit.
- Kondisi diperparah oleh kemarau kering dengan 75,7 persen zona musim di Jatim tercatat memiliki curah hujan di bawah normal versi BMKG.
Surabaya, Jatimmandiri.di — Lonjakan infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) di Jawa Timur kian mengkhawatirkan setelah Dinas Kesehatan Jawa Timur mencatat rekor tertinggi sepanjang tahun 2026, yakni mencapai 212.914 kasus hanya dalam kurun waktu Agustus. Menanggapi ancaman krisis kesehatan publik tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur mendesak pemerintah provinsi untuk segera mengambil langkah konkret mengendalikan pencemaran udara dari hulunya.
Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Deni Wicaksono, menegaskan bahwa penanganan darurat pernapasan masyarakat tidak boleh lagi hanya mengandalkan kapasitas fasilitas kesehatan dan pengobatan semata.
“Lonjakan kasus ISPA ini harus menjadi alarm bagi pemerintah daerah. Penanganannya tidak bisa hanya bertumpu pada rumah sakit dan pengobatan. Pencegahan harus diperkuat, termasuk pengendalian pencemaran udara, pengawasan sumber emisi, serta perlindungan masyarakat rentan,” tegas Deni di Surabaya, Senin (12/10/2026).
Tren Kasus Meningkat Tajam di Tengah Kemarau Kering
Kenaikan kasus pada Agustus 2026 tersebut terpaut jauh di atas rata-rata bulanan. Dinas Kesehatan Jatim mencatat bahwa rata-rata kasus ISPA sepanjang tahun 2026 berkisar di angka 151.750 kasus per bulan. Deni membeberkan setidaknya ada lima daerah yang menjadi episentrum laporan kasus ISPA tertinggi di Jawa Timur:
- Kota Surabaya
- Kabupaten Sidoarjo
- Kabupaten Lamongan
- Kota Malang
- Kabupaten Malang
Situasi ini kian rentan karena bertepatan langsung dengan periode kemarau kering ekstrem. Berdasarkan data resmi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), tercatat 75,7 persen zona musim di Jawa Timur mengalami curah hujan di bawah normal.
Ketiadaan presipitasi hujan dinilai membuat partikel polutan melayang bebas di udara tanpa luruh alami. Debu jalanan, asap buangan kendaraan bermotor, cerobong industri, hingga aktivitas pembakaran terbuka terakumulasi dan memperburuk indeks kualitas udara yang dihirup warga setiap harinya.
“Jangan sampai masyarakat terus diminta berobat ketika sakit, sementara sumber pencemar udara tidak ditangani secara serius,” lanjut Deni.
Tekanan Fasilitas Kesehatan: Keterisian Bed Capai 88 Persen
Kenaikan angka morbiditas pernapasan ini mulai memberikan tekanan langsung terhadap daya tampung rumah sakit daerah. Deni meminta Dinas Kesehatan Jatim untuk melakukan pengawasan berkala dan ketat terhadap keterisian tempat tidur (bed occupancy rate) di seluruh fasilitas rujukan.
| Parameter Fasilitas Kesehatan | Lokasi & Periode | Data Statistik |
|---|---|---|
| Tingkat Keterisian Tempat Tidur | RSUD dr. Darsono, Kabupaten Pacitan (Oktober 2026) | 88% (172 dari total 196 ranjang terisi) |
| Puncak Kasus ISPA Bulanan | Jawa Timur (Agustus 2026) | 212.914 kasus |
| Rata-rata Kasus ISPA Bulanan | Jawa Timur (Sepanjang 2026) | 151.750 kasus/bulan |
| Zona Musim Curah Hujan Bawah Normal | Data BMKG Jawa Timur | 75,7% |
Desakan Penerapan Sistem Peringatan Dini Terintegrasi
Sebagai solusi strategis pencegahan jangka menengah dan panjang, pimpinan legislatif Jatim tersebut mendorong pemerintah segera membangun dan menerapkan sistem peringatan dini terintegrasi (early warning system).
Sistem ini dirancang untuk mengolaborasikan empat indikator krusial sekaligus:
- Pemantauan mutu dan indeks kualitas udara secara real-time,
- Prakiraan cuaca terkini dari BMKG,
- Pemantauan deteksi sebaran titik panas (*hotspot*),
- Tren pemetaan lonjakan kasus ISPA lintas kabupaten/kota.
Deni menegaskan bahwa integrasi data tersebut wajib dibuka secara transparan kepada publik luas. Transparansi ini esensial agar masyarakat, khususnya populasi paling rentan seperti anak-anak, lansia, dan penderita komorbiditas, memiliki panduan mitigasi mandiri dalam menghadapi potensi bahaya pencemaran udara di lingkungannya.
