Jatim

Cegah Keracunan Terulang, Senator Lia Istifhama Dukung Pemprov Jatim Kumpulkan Pengelola SPPG

Penulis: Hari AgungEditor: Alif Bintang
×

Cegah Keracunan Terulang, Senator Lia Istifhama Dukung Pemprov Jatim Kumpulkan Pengelola SPPG

Sebarkan artikel ini
Lia Istifhama
Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Jawa Timur, Dr. Lia Istifhama
Example 468x60

Intisari Berita:

Tampilkan Gambar Gambar dari jatimmandiri.id
  • Anggota DPD RI Lia Istifhama dukung penuh rencana Pemprov Jatim kumpulkan seluruh pengelola SPPG se-Jawa Timur.
  • Evaluasi menyeluruh dinilai mendesak menyusul insiden keracunan MBG berulang, termasuk korban lebih dari 400 santri di Sidoarjo.
  • Ning Lia desak pengawasan ketat diperkuat di seluruh rantai pasok, mulai dari pengadaan bahan baku hingga distribusi makanan.

Surabaya, Jatimmandiri.id — Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Jawa Timur, Dr. Lia Istifhama, mendukung penuh inisiatif Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur yang berencana mengumpulkan seluruh pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah Jawa Timur, Kamis (3/9/2026).

Langkah konsolidasi akbar ini dinilai sangat krusial guna mengevaluasi tata kelola pangan secara menyeluruh sekaligus menjamin program Makan Bergizi Gratis (MBG) beroperasi sesuai standar higienitas dan mutu gizi yang ditetapkan.

Sosok yang akrab disapa Ning Lia ini menilai, kebijakan terkoordinasi di bawah komando Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa tersebut merupakan cerminan kesungguhan pemerintah daerah dalam mengamankan serta menyukseskan implementasi program strategis nasional Presiden Prabowo Subianto.

“Langkah Pemprov Jawa Timur untuk mengumpulkan seluruh pengelola SPPG ini sangat baik. Ini menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam memastikan program MBG berjalan dengan baik, terutama dari sisi keamanan pangan dan kualitas makanan yang diberikan kepada masyarakat,” tegas Ning Lia di Surabaya.

Sorot Kasus Berulang: Keamanan Pangan Harus Jadi Perhatian Serius

Senator muda ini menggarisbawahi bahwa persoalan intoksikasi pangan massal dalam penyaluran menu MBG tidak boleh lagi dipandang sebelah mata. Rentetan insiden serupa yang dilaporkan terjadi di sejumlah daerah menjadi alarm keras bahwa sistem kendali mutu di tingkat penyedia katering daerah mendesak untuk dibenahi secara total.

Baca Juga  84 Ribu Warga Terdampak

“Masalah keracunan makanan ini memang sudah seharusnya menjadi perhatian serius. Apalagi kejadian serupa sudah berulang. Jangan sampai persoalan yang sama terus terjadi dan justru menimbulkan keresahan di tengah masyarakat,” ujarnya lugas.

Kekhawatiran tersebut berakar dari keprihatinan mendalam Ning Lia terhadap para penerima manfaat di Kabupaten Sidoarjo. Sebagai wujud empati langsung, Ning Lia sempat menyambangi para korban di rumah sakit rujukan pada Rabu (2/9/2026) malam, khususnya mendampingi ratusan santri Pondok Pesantren Manba’ul Hikam yang harus menjalani terapi medis darurat.

Kelompok santri pesantren asuhan Tanggulangin tersebut menjadi klaster korban terbanyak yang terpapar makanan basi, di mana jumlahnya menembus angka lebih dari 400 jiwa.

“Keprihatinan saya sangat mendalam kepada seluruh korban, khususnya anak-anak dan para santri yang harus menjalani perawatan. Semoga semuanya segera diberikan kesembuhan,” tutur politikus bergelar doktor tersebut.

Evaluasi Tak Boleh Berhenti di Kasus: Perketat Hulu Pengadaan hingga Distribusi

Ning Lia berharap, langkah Pemprov Jatim dalam mengumpulkan seluruh mitra SPPG tidak sekadar menjadi formalitas penanganan kasus sesaat. Pertemuan tersebut harus melahirkan regulasi teknis yang mengikat dan langkah konkret untuk mereformasi rantai pengawasan penyedia makanan.

Titik kritis pengawasan harus mencakup hulu seleksi kesegaran bahan pangan mentah dari pemasok, sterilisasi area memasak, kontrol suhu kelembapan saat pengepakan, hingga batas waktu toleransi pengantaran sebelum hidangan disantap para peserta didik.

“Program MBG ini adalah program besar dan sangat baik karena menyangkut pemenuhan gizi masyarakat. Karena itu, pelaksanaannya harus benar-benar dijaga. Jangan sampai tujuan baik dari program ini justru terganggu karena persoalan keamanan pangan,” pungkasnya.

Example 300250

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *